Menyimpang dari Rencana Induk Perkeretaapian

Senayan memprotes keras rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, proyek tersebut menyimpang dari rencana induk perkeretaapian nasional (Ripnas).

"Dalam Ripnas tidak ada rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang ada untuk Jakarta-Surabaya, itu pun nanti pada tahun 2030 pembangunannya," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung juga tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun ke depan.

Fary mengaku heran dengan munculnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, selama ini pemerintah tidak pernah berkonsultasi atau membicarakan proyek tersebut kepada DPR. Proyek tiba-tiba saja munculnya.

Politisi Gerindra ini meminta, pemerintah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, memprioritaskan, program yang bisa memberikan dampak langsung kepada perekonomian masyarakat.

"Situasi ekonomi kita sedang kurang bersahabat. Tenaga dan energi harus difokuskan kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan segelitir orang," pintanya.

Anggota Komisi V lainnya Ridwan Bae prihatin melihat kinerja kabinet kerja yang sibuk mengurus proyek kereta.

"Seharusnya saat ini pemerintah itu fokus membenahi perekonomian rakyat. Nanti kalau sudah ekonomi membaik baru membicarakan kereta cepat," kritiknya.

Ekonom Senior Prof Didik J Rachbini juga menyarankan pemerintah menunda proyek pembangunan yang rentan membuat perekonomian semakin lemah.

"Proyek itu rakus dolar. Bila situasi ekonomi saat ini masih terus berlanjut maka, proyek itu hanya akan membuat krisis menjadi lebih dalam," kata Didik.

Didik menuturkan, pemerintah akan terlihat sangat aneh bila tetap ngotot ingin melaksanakan proyek tersebut. Sebab saat ini layanan armada transportasi Jakarta-Bandung cukup memadai. Selain itu, aksesnya pun banyak alternatif. ***