Pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim terus menuai tanya. Apa sebenarnya yang diinginkan Presiden Jokowi, ingin mengedepankan penegakan hukum atau pembangunan ekonomi?
"Nah ini adalah dilema. Disitulah pentingnya perencanaan yang jelas (dari presiden), pilihannya kemana. Apakah kita mau demi pembangunan ekonomi lalu masalah hukum dibiarkan?," ujar mantan Ketua MK Mahduf MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (4/9).
Mahfud termasuk yang menaruh harapan ada perbaikan kinerja Polri dalam menangani perkara korupsi. Dia berharap polri dan juga Kejaksaan Agung, bisa galak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, disayangkan ketika mulai menunjukkan 'taringnya' melakukan pemberantasan korupsi di sejumlah instansi, Komjen Budi Waseso malah dicopot.
"Lah itu problemnya, ternyata sesudah mau 'galak' berhadapan dengan masalah ekonomi, persoalan pembangunan ekonomi," ucapnya.
Mahfud melanjutkan, yang menjadi dilema adalah, apakah keputusan Presiden Joko Widodo mencopot jenderal bintang tiga yang biasa disapa Buwas itu merupakan sikap untuk mengedepankan penegakan hukum atau pembangunan ekonomi.
"Saya berharap banyak sama Polri atas langkah-langkahnya selama ini. Lalu sekarang karena ada persoalan ekonomi jadi begini," tukasnya.
