Presiden Joko Widodo menolak proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan Cina. Jokowi mengatakan kereta yang dibutuhkan berkecepatan sedang.
Menindaklanjuti ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membentuk tim penyusun kerangka acuan bagi rencana pembangunan infrastruktur kereta cepat.
Tim bertugas melakukan kajian dan pertimbangan untuk menentukan spesifikasi kereta yang akan dibeli, memberikan masukan tentang service agreement, standar maintanance, jalur rel kereta.
Tugas lainnya, melakukan kajian mengenai lokasi yang cocok untuk membangun stasiun dan properti.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9).
Setelah tim rampung menyusun kerangka acuan, pemerintah kembali akan mengundang negara Jepang dan China untuk kembali mengajukan proposal terkait penawaran kereta berkecepatan sedang.
"Nanti setelah kerangka acuan selesai, kita juga akan mengundang dari China maupun Jepang," ujarnya.
Namun demikian, ia katakan, tidak tertutup kemungkinan selain Jepang dan China, pemerintah juga akan mengundang negara Korea, Jerman, Perancis, dan negara-negara yang dianggap mempunyai kemampuan teknologi membangun kereta api berkecepatan sedang tersebut untuk ikut mengajukan proposalnya.
"Karena negara lain juga kalau kereta berkecepatan menengah itu agak banyak yang bisa," tandas Darmin.
[dem]
