Berita

ilustrasi/net

Politik

Ini Akibatnya Kalau Berani Sentuh Kasus Orang Istana

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 12:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bau kepentingan bisnis di balik pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari jabatan Kepala Bareskrim Polri makin menyengat.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen, mengatakan hal itu menanggapi pertukaran posisi antara Komjen Pol Budi Waseso alias Buwas dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Anang Iskandar.

Ia memandang janggal mutasi dilakukan saat Bareskrim Mabes Polri tengah gencar mengusut sejumlah skanda korupsi di Pelindo II, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), hingga Pertamina Foundation. Indikasi intervensi lingkungan Istana adalah Kapolri yang tidak berani membela anak buahnya.


"Ya, ini sangat bermuatan politis dan mutasi Buwas ini bukan mutasi biasa tapi kejadian luar biasa, akibat dari penanganan sebuah perkara yang aliran kasus-kasusnya sampai kepada lini kekuasaan," terang Samuel, Jumat (4/9).

Ditegaskannya, Buwas adalah korban kekuatan dan kekekuasaan pusat-pusat bisnis. Yang sangat disayangkan Ketua Bidang DPP KNPI ini,  tidak ada pembelaan dari institusi Polri terhadap Buwas.

"Semakin kuat indikasi bahwa Buwas korban dari penanganan kasus dugaan korupsi di Pelindo II, RJ Lino dan yang terbaru Pertamina Foundation dengan indikasi korupsi ratusan milliar rupiah,” ucapnya.

"Kita lihat kinerja Kabareakrim yang baru, apakah akan menindaklanjuti atau malah akan mengaburkan kasus. Kalau mengaburkan, berarti lebih buruk dari Buwas," pungkas Ketua Umum Generasi Muda Republik Indonesia ini. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya