Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mencatat masih ada calon pimpinan KPK berekam jejak negatif.
Setidaknya, koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi ini memiliki 10 catatan yang dimiliki sejumlah calon pimpinan KPK periode 2015-2019.
Kordinator bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani memaparkan, 10 catatan negatif itu diantaranya terdapat calon yang merupakan pejabat negara, namun tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ada juga calon yang melanggar administrasi dengan membayar seseorang untuk mengurus administrasi kependudukannya.
"Ada juga kandidat yang saat tes wawancara kemarin enggan untuk mengusut dugaan korupsi diinstansi asalnya jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Bahkan terdapat juga calon yang terbukti menjadi timses calon presiden saat Pemilu lalu," ungkap Julius saat diskusi 'Selamatkan KPK, Pilih Capim KPK yang kredibel', di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Selain itu, Julius menambahkan ada juga calon yang lupa harta kekayaannya berapa. Kemudian ada calon yang memiliki kinerja buruk dalam menjalankan profesinya, yakni dengan memaksa bawahan melakukan pelanggaran tender kontrak dengan pihak swasta.
"Belum lagi capim yang memiliki transaksi mencurigakan. Tiba-tiba transaksi keuangannya meningkat berpuluh kali lipat dari gajinya. Bahkan ada calon yang tidak mengerti kenapa KPK didirikan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Julius meminta untuk Pansel KPK untuk mempertimbangkan catatan negatif dari beberapa Capim KPK. Disamping itu, Pansel tidak meloloskan Capim KPK yang memiliki catatan negatif.
Di kesmpatan yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Pansel KPK memiliki tangungjawab besar untuk menyaring nama-nama yang memiliki catatan negatif tersebut agar tidak masuk ke presiden dan DPR. Sebab papar Ikrar hal ini menjadi pertaruhan besar kredibilitas Pansel Capim KPK.
"Pansel ini bertangung jawab, ada tidak orang-orang yang akan diajukan ke Presiden dan DPR, kategori sampah yang tadi. Mudah-mudahan Srikandi pansel ini punya kekuatan batin yang kuat" pungkas Ikrar.
[dem]
