. Masuknya anggota Polri dan Kejaksaan Agung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicurigai memiliki misi terselubung. Kuat dugaan mereka ingin menguasai KPK dan melindungi Polri dan Kejaksaan Agung.
Begitu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (26/8),
Menurut dia, tidak bisa diterima akal sehat jika Polisi dan Jaksa masuk menjadi pimpinan KPK. Sebab kedua institusi itu bisa mengusut sendiri kasus-kasus korupsi, sehingga aneh jika mereka juga tetap ingin masuk ke KPK.
"Mereka ingin masuk ke KPK bukan karena niat untuk memberantas korupsi tapi keinginan untuk menguasai KPK,†jelasnya.
Dia jelaskan, Polri dan Kejaksaan Agung lebih baik menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk ikut serta memberantas korupsi sehingga tidak perlu masuk ke lembaga lain.
"Untuk apa menggunakan lembaga lain, kalau kemampuan mereka lebih besar dibandingkan KPK untuk mengusut korupsi. Mereka bahkan punya anggota dan aparat sampai ke tingkat desa,sementara KPK tidak. Jadi untuk apa masuk ke lembaga kecil seperti KPK juga. Kalau Polisi dan Jaksa mau memberantas korupsi, sampai tingkat desa pun mereka bisa memanfaatkan kewenangannya dan mereka punya aparatur untuk menjalankannya,†jelasnya.
Arbi mengingatkan tim seleksi capim KPK untuk mempertimbangkan hal ini. Langkah mereka tentunya akan disorot oleh masyarakat dan mereka sedang menghadai ujian apakah mereka benar-benar independen dalam seleksi capim KPK ini atau ada nuansa ketakutan.
"Kalau mereka independen, anggota polisi dan jaksa seharusnya tidak mereka loloskan menjadi capim KPK. Mereka bisa mengatakan silahkan kalian yang anggota Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi melalu lembaga-lembaga mereka berasal karena kejaksaan agung dan polisi memiliki kewenangan yang sama dan memili tanggungjawab yang sama untuk memberanas korupsi.Jadi biarpun mereka memenuhi syarat, tapi jangan diloloskan,†tandasnya.
[sam]
