Kawasan Industri Terintegrasi Didorong jadi Pusat Logistik

Kawasan industri yang ter­integrasi dengan infrastruktur pendukung didorong menjadi pusat logistik. Investasi pun ditargetkan melonjak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Pena­naman Modal (BKPM) Franky Sibarani saat mengunjungi ka­wasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JI­IPE) di Gresik, Jawa Timur, Minggu (23/8). Dalam kesempa­tan itu, Franky ditemani Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Kunjungan tersebut meru­pakan bagian dari acara pen­andatanganan memorandum of understanding (MoU) antara BKPM dengan Kementerian Agama terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) siap kerja dari madrasah dan pesantren un­tuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seiring masuknya investasi ke Indonesia.

"Kawasan industri yang sudah terintegrasi power plant, jalan tol, kereta api sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat logistik. Sehingga biaya logistik lebih efisien," katanya

Selain itu, kawasan industri itu juga daya saing akan mel­onjak sebagai kawasan yang tepat untuk berinvestasi. Konsep serupa juga dapat dikembangkan pada pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Kemudahan logistik baik menyangkut ekspor dan impor, dapat memperkuat daya tarik kawasan ekonomi khusus, selain berbagai kemudahan fiskal dan nonfiskal yang sedang dipersiap­kan pemerintah," katanya.

JIIPE memiliki kawasan in­dustri seluas 2.933 hektar, di­lengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektar dan kawasan hunian seluas 77 hektar. Nilai total investasi pengembangan ka­wasan industri ini sebesar Rp 50 Triliun.

Kawasan industri ini dikelola perusahaan patungan antara PT AKR dan Pelindo III. Saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT. Hutama Karya dan Waskita Karya.

Saat ini sudah ada lima pe­rusahaan yang membangun di kawasan industri, antara lain perusahaan smelter, petrokimia dan pengolahan garam untuk industri. Kelima perusahaan se­dang melakukan konstruksi dan dapat menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja langsung.

Gandeng Pesantren

Franky juga mengatakan, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BKPM menggandeng Kemendag untuk menyiapkan tenaga kerja dari pesantren.

"Selain meningkatkan daya sa­ing investasi terkait ketersediaan SDM siap kerja. Kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah men­ciptakan dua juta lapangan kerja setiap tahunnya," ujarnya.

Menteri Agama Lukman Ha­kim Saifudin mengatakan, pen­ingkatan kompetensi lulusan pesantren harus dilakukan. Lang­kah ini diambil untuk memenuhi SDM menjelang pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN.

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpesan agar di ten­gah ketatnya persaingan industri maka masyarakat lokal jangan jadi penonton. "Harus benar-benar disiapkan. Perlu dibuat standar kalau perlu ada tamba­han mata pelajaran yang nanti­nya bisa dipratekkan langsung di dunia kerja bukan sekedar teori," tukasnya.  ***