Upaya dalam menanggulangi kemiskinan terus digalakkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini tercermin dari besaran alokasi anggaran yang bertambah signifikan dari RP 56 milIar di tahun 2011 menjadi Rp 218 miliar di tahun 2014.
Kepala Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Teddy Meiyadi mengatakan bahwa peningkatan anggaran itu tidak lepas dari beberapa program yang harus dijalankan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Apalagi perkara kemiskinan memang menjadi prioritas pembangunan daerah 2011-2016.
"Pemkot telah menganggarkan sekitar 10,7 persen dari total APBD khusus untuk menanggulangi kemiskinan, dan itu tak termasuk pembangunan infrastruktur," kata Teddy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (22/8).
Setidaknya, tiga program telah dijalankan pemerintah Tangsel selama ini. Pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi mikro dan kecil.
"Misalnya ada beasiswa, bedah rumah, PKH, BOSDA, Raskin, KUR, dan sebagainya. Juga ada program-program lain yang secara tak langsung berpengaruh bagi masyarakat miskin,†urainya.
Berkat program-program tersebut, lanjut Teddy, pemerintah Tangsel mampu menekan angka kemiskinan jauh di bawah rata-rata nasional. Bahkan Tangsel termasuk ke dalam kelompok kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. Angka kemiskinan di Tangsel, ujarnya, selalu berada di bawah kisaran 2 persen, dan merupakan angka terendah dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Hal itu diperkuat lagi oleh analisis Bappenas tahun 2013 yang memasukkan Tangsel sebagai daerah dengan perkembangan tingkat kemiskinan Kategori 4 atau Baik.
Tahun 2013, tingkat kemiskinan Tangsel berada dalam kisaran angka 1,75 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,33 persen, tahun 2011 sebesar 1,5 persen, dan tahun 2010 sebesar 1,67 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah di mana pada tahun yang sama menaikkan harga BBM.
"Kebijakan itu berakibat pada meningkatnya inflasi. Di Banten, angka inflasi tahun itu relatif tinggi, sebesar 9,65 persen, dan angka kemiskinannya 5,74 persen, meningkat dari tahun 2012 sebesar 5,71 persen," urainya.
Menurut Teddy, tingginya inflasi menyebabkan terjadinya penurunan daya beli kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dengan demikian, otomatis akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan.
[ian]
