Keberadaan mafia impor pangan, terutama yang bermain dibalik kelangkaan daging sapi dan ayam dipertanyakan. Pasalnya sejauh ini tidak satu pun pelaku mafia pangan yang diciduk kepolisian.
"Saya tidak percaya ada mafia pangan," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi dalam ‎dialog kenegaraan "Reshuffle; Solusi Stabilkan Gejolak Harga Pangan?" ‎di gedung DPR, Rabu (19/8).
Menurut dia, banyak pihak yang menyebut kalau kelangkaan daging sapi dan ayam yang terjadi belakangan ini yang mengakibatkan harga dua komoditi itu melambung, merupakan permainan mafia pangan. Namun Nawardi justru berpandangan lain.
"Jadi, fenomena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga pangan, karena memang dikendalikan oleh mekanisme pasar. Sebab, kalau dikendalikan oleh mafia, buktinya sampai saat ini mafianya tidak ada yang ditangkap. Kita ini belum selesai menjalankan program kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Padahal, UU No.18 tahun 2012 tentang pangan yang dibahas DPR sudah bagus, tapi tidak dijalankan," tegas Nawardi.
Senator asal Jawa Timur pada kesempatan itu juga mempertanyakan alasan direshuffle-nya Mendag RI Rachmat Gobel dan Menteri lainnya. Sebab sampai saaat ini, Presiden Jokowi belum menjelaskan alasan menteri-menteri tersebut diganti.
"Apa mereka juga korban mafia? Lalu apa ada kaitan kenaikan harga-harga daging sapi dengan reshuffle? Rakyat pasti lebih tahu itu. Di mana Rachmat Gobel memang cukup protektif terhadap impor sapi, sehingga harga-harga pun terkendali dengan baik," ujarnya.
Anehnya kata Nawardi, setelah idul Fitri 1436 H, harga-harga itu kembali melambung tinggi, dan memang inflasi dengan impor daging sapi itu tidak ada kaitannya.
"Kita ini sebagai negara agraris dan kaya, kenapa harus terus impor? Maka membangun ketahanan pangan itu harus dimulai dari hulu sampai hilir; menyiapkan dan menetapkan lokasi pertanian, peternakan, pengairan, bibit, penyuluh dan sebagainya di desa. Insya Allah kedaulatan pangan itu akan tercapai," tambahnya.
[dem]
