Berita

fahira idris/net

Komite III Dorong RUU Ekraf Masuk Prolegnas 2016

RABU, 19 AGUSTUS 2015 | 11:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komite III DPD RI menargetkan RUU Ekonomi Kreatif (Ekraf) bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2016) agar bisa segera dibahas dan disahkan. Terlebih tahun depan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berlaku.

"Kita semua tahu potensi ekraf bagi perekonomian begitu luar biasa. Tidak hanya banyak menyerap tenaga kerja, tetapi juga tahan krisis. Ekraf itu kekuatan ekonomi baru kita. Jadi tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak memasukkan RUU ini dalam Prolegnas 2016," ujar Fahira Idris yang baru saja ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Komite III DPD RI masa bakti tahun kedua di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/8).

RUU Ekonomi Kreatif wajib masuk Prolegnas 2016 untuk mengantisipasi bonus demografi yang saat ini sudah dialami Indonesia. Ledakan penduduk ini bisa menjadi petaka jika tidak ada penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah yang besar, terutama bagi penduduk usia produktif atau muda. Pengembangan ekonomi kreatif adalah jawaban dari persoalan ini.


"Sejak 2012 hingga nanti 2035, kita itu mengalami ledakan penduduk tetutama usia muda. Kalau lapangan kerja tidak tersedia, bakal bahaya negeri ini. Ekraf itu, selain padat karya juga umumnya berskala kecil jadi tahan krisis. Satu lagi, ekraf itu didominasi oleh orang muda. Sebab itu, perlu UU supaya ada keberpihakan. Makanya, saya ajak pemerintah untuk desak DPR menjadikan RUU ini jadi prioritas tahun depan," tukas perempuan yang juga pengusaha ini. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya