Berita

SKANDAL AIRBUS A350

Jangan Sampai Presiden Dianggap Tak Cakap Pimpin Anak Buahnya

MINGGU, 16 AGUSTUS 2015 | 15:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Koordinasi yang buruk antar kementerian adalah satu dari banyak kelemahan Kabinet Kerja sebelum direshuffle. Namun kini, setelah dilakukan reshuffle, lemahnya koordinasi diharapkan tidak lagi muncul di dalam kabinet.

"Harus ada koordinasi yang baik antar kementerian," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL‎.

Pandangan Didi ini disampaikan untuk menanggapi ‎gagasan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang membuat geram Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia.

Sebelumnya Rizal mengusulkan supaya rencana pembelian 30 unit Airbus A350 oleh Garuda dibatalkan karena beberapa pertimbangan.

Rizal berpandangan pembelian pesawat jenis ini tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat Airbus A350 digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru bisa membuat Garuda menanggung rugi.

Terlebih, dana pembelian pesawat menggunakan utang 44,5 miliar dolar AS dari China Aviation Bank.

‎Tetapi kemudian, masukan Rizal yang sudah disampaikan ke Presiden Jokowi ini ditanggapi berbeda 180 derajat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Selaku Menko Maritim dan Sumber Daya yang salah satunya membawahi Kementerian Perhubungan, Rizal malah "diserang" Rini untuk tidak mengurusi Garuda. Rini geram dan menganggap Rizal telah melakukan intervensi karena menurutnya urusan Garuda dibawah koordinasi Menko Perekonomian.

Banyak pihak yang menduga pemicu kesewotan Rini karena adanya kongkalikong dalam pengadaan pesawat ini.

Jika setelah reshuffle tetap saja tidak ada koordinasi yang baik, sebut Didi, maka Jokowi bisa dinilai oleh publik tak mampu menjadi panglima kabinet.

"Jangan sampai ada anggapan presiden kurang cakap dalam memimpin para pembantunya," imbuh Didi.‎[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya