. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terkait kasus dugaan korupsi dalam dugaan mark up pembelian tanah seluas 3,6 hektar senilai Rp 775,69 miliiar oleh Pemerintah Provinsi DKI yang terletak di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Kemarin tidak ada tim KPK yang memeriksa pak Ahok," kata Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).
Menurutnya, penyidik juga belum memeriksa satu orang pun dalam kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan pengusaha kaya dan beberapa pejabat teras di Pemprov DKI ini.
"Kalau ada yang melaporkan tentu akan langsung kami sikat," katanya.
Sebelumnya, beberapa kalangan menilai bahwa pembelian lahan untuk spesial jantung dan kanker oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu sangat janggal. Salah satunya, tanah yang dibeli per meter Rp20 juta.
Kisruh soal pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun lalu, hingga kini masih menjadi salah satu masalah terbesar dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Dalam laporannya BPK mengatakan pembelian lahan itu membuat pemerintah merugi sampai Rp191 miliar. Namun, pihak Pemprov DKI tidak mau disalahkan begitu saja. Mereka berdalih apa yang dilakukan sudah benar dan sesuai aturan.
[sam]
