. Pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam RAPBN tahun 2016 bisa mencapai angka Rp 1.848,1 triliun. Dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 1565,8 triliun dan bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun.
Hal itu sebagaimana disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo tentang RAPBN 2016 di hadapan anggota DPR RI di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, target penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.565,8 triliun, yang berarti naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015 terlalu memberatkan para pengusaha. Pasalnya, saat ini pasar bisnis tengah mengalami kelesuan.
"Kami maklumi negara butuh dana. Tapi harus dengan cara yang bagus," ungkapnya.
Ketua umum PAN ini juga memperingatkan pemerintah agar target penerimaan bisa sejalan dengan kondisi realistis ekonomi bangsa saat ini. Di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil ini, pemerintah harus memutar otak bagaimana cara memungut pajak dari perusahaan-perusahaan. Dengan kata lain, pemungutan pajak yang menjadi target penerimaan pajak tidak membebani para pengusaha.‎
"Usaha (memungut pajak) ini perlu perhatian di tengah pengurangan tenaga kerja, merosotnya nilai tambang. Bagaimana caranya agar kepada pembayar pajak berupa perusahaan yang terkena dampak krisis," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Ketua Umum PAN ini juga harus memberikan insentif kepada dunia usaha yang sedang mengalami masa sulit seperti sekarang ini agar penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.
"Penerimaan pajak harus diperluas, tapi tidak memaksa bagi yang sedang kesulitan. Kalau dipaksa ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Harus realistis," imbuh Zulkifli.
Terlepas dari hal itu, Zulhas mengimbau kepada pemerintah untuk fokus pada program-program yang mampu menyerap pengangguran. Termasuk program-program sosial yang real.
"Seperti raskin, kebijakan terhadap siswa miskin dan meningkatkan pendapatan rakyat," tandasnya.
[sam]
