Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kita patut berterimakasih kepada para pendahulu, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kemerdekaan RI, di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI, di ruang Nusantara, Gedung MPR, DPR, dan DPD-RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden menyebutkan, Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih dari itu, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015," kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, Presiden Jokowi menyebutkan, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati.
Dalam 15 tahun terakhir, kata Presiden Jokowi, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar Rp 1000 triliun, menjadi sekitar Rp 10 ribu triliun, dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
"Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita," tegas Kepala Negara.
Presiden menilai, selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal, lanjut Presiden, kalau dicermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama.
"Menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa," tutur Jokowi.
Menurut Kepala Negara, menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing.
"Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa," ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyindir adanya kecenderungan saat ini semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Presiden menilai, keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.
"Masyarakat mudah terjebak pada 'histeria publik' dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional," terang Presiden Jokowi.
Presiden mengingatkan, tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. "Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.
Kepala Negara menuturkan, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. "Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud," ujarnya.
Dalam sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI yang dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman itu, tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, mantan Wakil Presiden Boediono, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, dan duta besar negara-negara sahabat.
[rus]
