. Dari sekian banyak kabinet Menteri Koordinator hanya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (PMK) yang lolos dari reshuffle Presiden Joko Widodo. Posisi tersebut masih tetap diisi putri mantan Presiden Megawati Soekarno Puti, Puan Maharani.
Bagi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, rekan separtainya itu memiliki prestasi selama menjabat Menko PMK di sepuluh bulan masa kerja pemerintahan. Makanya, dia tak ikut ditendang Presiden Jokowi dari Kabinet Kerja.
"Berprestasi dong (Puan), kan kalo gak berprestasi atau gak komunikatif (bisa di reshuffle)," tutur Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).
Walau begitu, Yasonna menegaskan bahwa 'otak-atik' kabinet itu merupakan hak preogratif dari Presiden Jokowi. Sehingga, lanjutnya, dia tak bisa mengomentari lebih jauh soal perombakan yang dilakukan orang nomor satu di republik ini.
"Itu hak urusan prerogatif Presiden," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet. Darmin Nasution menggantikan Sofjan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Adapun Rizal Ramli menggantikan posisi Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman. Terakhir, Pramono Anung dilantik menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan.
[sam]
