DR. Rizal Ramli sudah dilantik menjadi Menko Maritim. Usai dilantik di Istana Negara siang tadi, RR begitu ekonom kerakyatan dan penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini disapa, langsung mengeluarkan perintah untuk jajarannya.
Apa perintahnya? RR menyerukan agar jajarannya merebut kedaulatan udara NKRI, yaitu sekitar Kepulauan Natuna yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia.
Menko Maritim sendiri membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi, Sumber Daya Alam, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.
"Negara dan bangsa besar seperti Indonesia harus berdaulat penuh atas tanah, udara dan laut. Maka kita harus segera kuasai Sektor ABC (Kepulauan Natura)," tegas Rizal seusai pelantikan, Rabu (12/8).
RR mencontohkan, hal yang menyedihkan karena Presiden RI mau ke Batam saja harus minta ijin ke Air Traffic Control (ATC) Singapura padahal Batam bagian dari wilayah kita.
"Saya tidak akan lagi membiarkan wilayah udara NKRI dikendalikan asing. Kalau peralatan kita belum siap, segera benahi manajemen Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang lebih dikenal sebagai Air Nav Indonesia (Air Nav)," ujar mantan Menko Perekonomian era Gus Dur yang juga sesepuh aktivis mahasiswa Instutut Teknologi Bandung (ITB)ini.
Masalah pengaturan ATS Batam oleh Singapura merujuk pada perjanjian pendelegasian
flight information region (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996.
Masalah ini awalnya muncul ketika negara-negara Asia Tenggara bersidang untuk mengatur navigasi udara pada tahun 1946. Ketika itu Indonesia belum mampu mengirim utusan.
"Saya tidak mau lagi membahas kesulitan kita dalam merebut kedaulatan udara. Kita harus punya road map yang jelas, kapan batas waktu kita untuk merebut, apa yang harus disiapkan, segera laksanakan," tegasnya.
[dem]
