net

PWNU Tak Akui Kepengurusan PBNU

RABU, 12 AGUSTUS 2015 | 15:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua PWNU Banten KH. Makmur Masyhur mengkritik keras pihak-pihak yang mengklaim bahwa Muktamar ke-33 NU berjalan baik, sehingga tidak layak dipermasalahkan secara hukum melalui jalur pengadilan.

â€Ž"Pelanggaran dan kemungkarannya sangat nyata sekali dilakukan panitia dan pengurus PBNU lama, karena mereka yang punya kuasa saat pelaksanaan muktamar. Kita akan gugat secara hukum biar kebenaran terungkap," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/8).

Ditegaskanya, PWNU Banten tidak mengakui kepengurusan PBNU yang dihasilkan muktamar yang tidak sah dan tidak benar. Di sisi lain, ia menyetujui sikap Gus Mus yang tidak bersedia menjabat Rois Am.

â€Ž"Sikap itu merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan muktamar yang amburadul. Perlu diingat, beliau kan waktu itu penanggung jawab muktamar. Harusnya tahu kalau muktamar kemarin tidak beres," katanya.

Ia menjelaskan berbagai ketidakberesan muktamar antara lain mulai dari saat pendaftaran yang sangat diskriminatif, materi tatib yang tidak dibagikan secara terbuka, jadwal persidangan yang berubah-ubah sesuai kepentingan penyelenggara muktamar, LPJ yang dipaksakan diterima tanpa ada pandangan umum terbuka dari peserta muktamar, sampai pada rekayasa persidangan.

Menurutnya pelanggaran yang sangat nyata terjadi saat adanya sidang komisi organisasi, yang tiba-tiba disulap menjadi sidang komisi organisasi bagian syuriyyah dan tanfidziyyah.

Kemudian dipaksakan dilaksanakan votingsoal setuju ahlul halli wal aqdi (AHWA) apa tidak di komisi syuriyyah. Itu tidak ada dasar hukumnya. Maka voting yang penuh rekayasa itu pastilah dimenangkan oleh pendukung ahwa," paparnya.

Ia juga mempersalahkan praktek penentuan anggota ahwa yang dilakukan tanpa prosespemilihan oleh peserta muktamar yang seharusnya memiliki hak untuk itu.

"Kok anggota ahwa ditentukan berdasarkan tabulasi tertutup hasil usulan sebagian kecil PWNU dan PCNU yang dipaksa menyerahkan nama saat registrasi. Itu kan tidak bener," ungkapnya.[dem]

Berita

PWNU Tak Akui Kepengurusan PBNU

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara