Berita

Bambang Wuryanto/net

Politik

Kata PDIP, Pasal Penghinaan Presiden Sesuai Pancasila

SENIN, 10 AGUSTUS 2015 | 15:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Pengadaan pasal penghinaan presiden sudah sesuai amanat Pancasila. Ini mengingat, penghinaan terhadap presiden sebagai kepala negara merupakan tindakan yang melanggar segi kepatutan.

Begitu kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kepada wartawan di Jakarta (Senin, 10/8).

"Apakah patut menghina kepada presiden seperti ini? Kalau pasal penghinaan itu dihidupkan, bagi PDIP, itu sesuai dengan hati nurani kita saja, kita punya pondasi, nurani kita adalah Pancasila," ujar Bambang Pacul, sapaan akrabnya.


Lebih lanjut, Bambang Pacul menegaskan bahwa selama PDIP menjadi oposisi, kader-kader partai banteng moncong putih tidak pernah sedikitpun menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PDIP tidak pernah tuh menghina secara pribadi Pak SBY, enggak pernah," tegasnya.

Menurutnya, apabila tidak senang dengan presiden, masyarakat cukup tidak memilih kembali presiden bersangkutan di pemilu. Sehingga penghinaan terhadap kepala negara tidak perlu terjadi.

"Kalau tidak cocok, ya lima tahun lagi kita ganti, kita pilih yang lain, mekanismenya ada. Jadi tidak perlu menghina-hina," tandas anggota Komisi VII itu. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya