Isu pemakzulan presiden ikut dibahas serius dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) oleh Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah.
Para ulama NU menyepakati, presiden tidak boleh dimakzulkan tanpa alasan yang jelas. Presiden hanya dapat dimakzulkan jika melanggar konstitusi. Alasan lain yang digariskan oleh NU adalah jika presiden menjadi tersangka korupsi, dan atau sudah tidak mampu lagi memimpin karena sakit.
Pengamat politik dari Nurjaman Center, Jajat Nurjaman, mengapresiasi keputusan yang sudah disahkan Muktamar NU tersebut.
Menurut dia, syarat-syarat pemakzulan Jokowi yang disampaikan oleh alim ulama NU masuk akal. Ia juga mengapresiasi pernyataan dari ujar Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah, KH Abdul Ghofur, yang mengatakan jika pemimpin yang dimaksud itu bertahan, maka NU boleh menggerakkan people power asal manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya.
"Ini pernyataan luar biasa," sebut Jajat, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, hari ini (Kamis, 6/8).
Jajat menambahkan, Muktamar ke-33 NU menginsyaratkan bahwa NU akan memimpin, atau setidaknya turut serta dalam gerakan people power pemakzulan Jokowi-JK.
"Kita harus ingat. Mengacu pada maklumat PP Muhammadiyah Nomor 218/MLM/I.0/I/2015, melepaskan harga BBM kepada pasar sama saja melanggar konstitusi. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat, harga BBM tidak boleh diserahkan ke pasar," jelas Jajat.
Jajat mengingatkan pada penetapan pemerintah di bulan November 2014 bahwa harga BBM diserahkan kepada pasar internasional dan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini telah merugikan rakyat Indonesia dengan mengurangi daya beli dan meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok.
"DPR sekarang sudah tidak bisa diharapkan. Entah mengapa, DPR mandul melawan pelanggaran demi pelanggaran Jokowi-JK. Karena hukum pemakzulan sudah keluar dan syarat sudah terpenuhi, rakyat sekarang berharap NU dan Muhammadiyah bersatu gulingkan Jokowi-JK,†tutup Jajat.
[ald]
