Berakhirnya era Orde Baru tidak membuat tindak pidana korupsi hilang dari Indonesia. Justru pada masa reforÂmasi, perilaku korupsi kian masif. Gerakan antikorupsi diharapkan memiliki terobosan baru dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengakui upÂaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi banyak tantangan. "Bahkan, lembaga-lembaga negara juga mengÂhadapi tantangan yang tidak sederhana. Selain KPK dileÂmahkan, sekarang kewenangan Komisi Yudisial dalam pengaÂwasan hakim tengah dikebiri," katanya dalam diskusi 'Masa Depan Pemberantasan Korupsi' di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin.
Menurut Adnan, korupsi beÂlum dimaknai sebagai konsen utama dalam masyarakat. "Kita membutuhkan banyak refleksi apakah upaya pemberantasan korupsi saat ini mampu menÂdorong kekuatan bersama di Indonesia," ujarnya.
Dia menuturkan, ICW sejak awal berusaha membongkar kaÂsus-kasus korupsi di Tanah Air. "Hasilnya sekarang ribuan berÂkas kasus korupsi ada di KPK, ini berasal dari laporan masyarakat yang ingin korupsi diungkap serta diselesaikan," sebutnya.
Namun, di saat bersamaan, langkah KPK memberantas koÂrupsi mulai dijegal oleh kekuaÂtan yang tidak ingin korupsinya diungkap.
Adnan mengusulkan, rakyat harus bersama-sama meletakÂkan kembali agenda reformasi yang sampai hari ini belum tercapai, yaitu terbentuknya pemerintahan yang demokraÂtis. "Setelah era desentralisasi korupsi meningkat, ini juga menjadi tantangan bagaiamana kita mendesain strategi pemÂberantasan korupsi yang masif," tandasnya.
Budayawan Romo Franz Magniz-Suseno mengajak masyarakat tidak memberikan negara ini kepada koruptor. "Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi tuntutan pada 1998 lalu, tapi sekarang koÂrupsi jadi merajalela, para kepala daerah sekarang melakukan apa yang dulu dilakukan di zaman Soeharto, sementara sikap mata duitan tanpa malu sudah mengÂgerogoti anggota Dewan di pusat dan daerah," paparnya.
Menurutnya, setiap korupÂtor adalah maling. "Mereka melakukan kejahatan tingkat tinggi dengan memanfaatkan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki orang lain," katanya.
Dia mengatakan, gara-gara korupsi, rakyat kecil tidak dapat hidup secara manusiawi. "Korupsi merusak karakter bangsa, menÂjadikan bangsa ini tidak bisa jujur dan dipenuhi bajingan yang malas. Kalau korupsi tidak dibÂerantas, Indonesia bisa kandas," tekannya.
Pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi mengatakan, di KPK masyarakat merupaÂkan sumber informasi dan data sekaligus menjadi pemantau kerja penegak hukum. "Setelah 11 tahun KPK berdiri, publik lebih banyak berperan sebagai suporter utama," ujarnya.
Dia mengakui, KPK mengalaÂmi siklus tiga tahunan yang dikeÂnal dengan Cicak lawan Buaya. "Ketika semua elite politik tidak sepaham dengan KPK, justru publik yang mendukung KPK. Dalam Cicak vs Buaya terakhir ada ketidaksukaan elite politik pada KPK," ungkapnya.
Menurut Johan, jika dukungan publik luntur maka KPK akan mati. "Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak ada NGOantikorupsi, ini menunjukÂkan semangat publik yang anti korupsi," katanya.
Dalam kesempatan yang saÂma, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, pemerinÂtah sangat terbantu jika semua pihak terlibat dalam pencegaÂhan dan pemberantasan korupsi. "Pemerintah tidak sendirian, seluruh lapisan masyarakat bersinergi untuk memberantas korupsi," katanya.
Menurut dia, saat ini terjadi pencanggihan dalam tindak koÂrupsi. "Kita harus terus menerus menghadapi tantangan baru ini, Presiden Jokowi punya komitÂmen luar biasa ke arah sana, tidak mungkin upaya pemberanÂtasan korupsi tidak melibatkan masyarakat," pungkasnya. ***
