Berita

velix wangai/net

Politik

Relawan Jokowi Masih Persoalkan Keberadaan Velix di Kementerian PU-Pera

SELASA, 28 JULI 2015 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabar adanya orang yang pernah terkait dengan pimpinan tabloid kontroversial, Obor Rakyat, di dalam jajajaran pimpinan salah satu BUMN, segera diluruskan oleh Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN menanggapi kemarahan kelompok Relawan Jokowi di Pilpres 2014 terkait keberadaan Velix Vernando Wanggai, eks Staf Khusus Presiden era SBY, yang pernah menjadi atasan dari pemimpin redaksi Obor Rakyat, sebagai Komisaris di PT. Aneka Tambang.

"Terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa tentang posisi Velix Vernando Wanggai di BUMN PT Aneka Tambang (Antam) maka dengan ini saya mencoba meluruskan informasi di berbagai media tersebut" ujar Sesmen BUMN, Imam Apriyanto Putro, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Selasa, 28/7).


Menurut Sesmen BUMN, posisi Velix di Antam sudah ada sejak era SBY, tepatnya  dalam RUPS tanggal 30 April 2013, dan bukan posisi baru yang diangkat Menteri Rini Soemarno.  

"Pada RUPS tersebut ada dua orang Komisaris yang diganti yaitu Bambang Brojonegoro dan Burhan Muhammad dan digantikan oleh Robert A Simanjuntak dan Velix Vernando Wanggai," jelasnya.

Ditambahkan, dengan demikian, Velix Vernando Wanggai bukan dipilih dalam RUPS  tanggal 31 Maret 2015, melainkan hanya melanjutkan masa kerjanya yang belum berakhir.

Namun bagi kalangan pendukung Jokowi, penjelasan Kementerian BUMN soal keberadaan Velix belum memuaskan. Nyatanya, yang bersangkutan baru-baru ini diangkat menjadi Kepala Biro Komunikasi Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melantik 34 pejabat eselon II di Kementeriannya, termasuk Velix Wanggai, pada Selasa 16 Juni lampau.

Sebelumnya, keberadaan Velix sebagai Komisaris di Antam tidak hanya memicu kemarahan sejumlah relawan Jokowi di Pilpres silam, tetapi juga politisi partai pendukung Jokowi-JK.

Bahkan politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang kini menjadi staf khusus Kepala Bappenas, mencium ada kecenderungan sabotase untuk meloloskan agenda di luar agenda presiden.  [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya