Berita

velix wangai/net

Politik

Relawan Jokowi Masih Persoalkan Keberadaan Velix di Kementerian PU-Pera

SELASA, 28 JULI 2015 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabar adanya orang yang pernah terkait dengan pimpinan tabloid kontroversial, Obor Rakyat, di dalam jajajaran pimpinan salah satu BUMN, segera diluruskan oleh Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN menanggapi kemarahan kelompok Relawan Jokowi di Pilpres 2014 terkait keberadaan Velix Vernando Wanggai, eks Staf Khusus Presiden era SBY, yang pernah menjadi atasan dari pemimpin redaksi Obor Rakyat, sebagai Komisaris di PT. Aneka Tambang.

"Terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa tentang posisi Velix Vernando Wanggai di BUMN PT Aneka Tambang (Antam) maka dengan ini saya mencoba meluruskan informasi di berbagai media tersebut" ujar Sesmen BUMN, Imam Apriyanto Putro, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Selasa, 28/7).


Menurut Sesmen BUMN, posisi Velix di Antam sudah ada sejak era SBY, tepatnya  dalam RUPS tanggal 30 April 2013, dan bukan posisi baru yang diangkat Menteri Rini Soemarno.  

"Pada RUPS tersebut ada dua orang Komisaris yang diganti yaitu Bambang Brojonegoro dan Burhan Muhammad dan digantikan oleh Robert A Simanjuntak dan Velix Vernando Wanggai," jelasnya.

Ditambahkan, dengan demikian, Velix Vernando Wanggai bukan dipilih dalam RUPS  tanggal 31 Maret 2015, melainkan hanya melanjutkan masa kerjanya yang belum berakhir.

Namun bagi kalangan pendukung Jokowi, penjelasan Kementerian BUMN soal keberadaan Velix belum memuaskan. Nyatanya, yang bersangkutan baru-baru ini diangkat menjadi Kepala Biro Komunikasi Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melantik 34 pejabat eselon II di Kementeriannya, termasuk Velix Wanggai, pada Selasa 16 Juni lampau.

Sebelumnya, keberadaan Velix sebagai Komisaris di Antam tidak hanya memicu kemarahan sejumlah relawan Jokowi di Pilpres silam, tetapi juga politisi partai pendukung Jokowi-JK.

Bahkan politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang kini menjadi staf khusus Kepala Bappenas, mencium ada kecenderungan sabotase untuk meloloskan agenda di luar agenda presiden.  [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya