Berita

budi waseso

Politik

POLING

Setujukah Anda Budi Waseso Dipecat?

SABTU, 25 JULI 2015 | 16:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kontroversi terus lahir dari sosok Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso. Di awal menjabat, ia langsung mengejutkan publik dengan lancang menyebut ada pengkhianat di tubuh Polri. Banyak orang mengira yang dimaksud jenderal bintang tiga bernama keren Buwas itu adalah Komjen Suhardi Alius yang digantikannya sebagai Ka-Bareskrim.

Ia yang sebelumnya tak terlalu dikenal publik, tiba-tiba menjadi newsmaker karena menciduk Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai tersangka kesaksian palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam.

Setelah itu, satu persatu pimpinan, penyidik sampai barisan aktivis pendukung KPK, masuk bidikan Bareskrim. KPK yang sebelumnya hampir dianggap lembaga "suci" langsung tak berdaya.


Baru-baru ini langkah Buwas kembali menuai polemik karena menetapkan dua petinggi Komisi Yudisial sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi.

Selain tokoh sekaliber Buya Syafii Maarif yang bersikap keras menanggapi manuver Buwas itu, lahir pula petisi online "Pecat Budi Waseso" yang digagas kalangan masyarakat.

Buwas tidak ambil pusing. Ia mengatakan, dirinya hanya menjalankan proses hukum sesuai aturan berlaku. Ia santai menanggapi petisi pencopotan dirinya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Ia menyerahkan hal itu kepada pimpinan Polri dan Presiden Joko Widodo.

Fenomena Buwas ini dilematis. Satu sisi, jika penegakan hukum terhadap para pimpinan KPK dan KY, atau para aktivis lainnya, sudah berdasar undang-undang dan disertai bukti kuat maka tak ada cukup alasan untuk menghentikannya. Sementara itu, kita tak bisa menutup mata bahwa Indonesia sedang menghadapi perang besar melawan korupsi, di mana Polri masih mendapat stigma kurang baik dalam penanganan skandal-skandal keuangan negara.
 
Namun, akan sangat tak adil jika kita cuma sibuk berburuk sangka dan meminggirkan fakta deret kinerja Buwas dan para bawahannya. Dalam waktu singkat, Bareskrim di bawah komando Buwas bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi besar. Misalya, korupsi pengadaan di Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, juga dugaan korupsi di SKK Migas yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kantor Berita Politik RMOL
mengajak para pembaca untuk terlibat dalam memberi pendapat terkait polemik Buwas. Apakah Anda setuju Buwas dicopot dari jabatan Kepala Bareskrim? Kami memberikan opsi Setuju, Tidak Setuju, dan Ragu-ragu.

Kami sampaikan bahwa poling ini menggunakan metode one IP one vote, tidak menggambarkan sikap umum masyarakat Indonesia, melainkan hanya sekadar bayangan dari sikap sebagian pembaca. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya