Berita

oc kaligis/net

Hukum

Johan KPK: Silakan Saja OC Kaligis Ajukan Praperadilan

KAMIS, 23 JULI 2015 | 13:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pengacara senior OC Kaligis siap melakukan perlawanan balik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan dirinya sebagai tersangka skandal suap hakim PTUN Medan. Bukan hanya mempraperadilankan, OC juga akan melaporkan komisi antirasuah itu ke Bareskim Polri dan Komnas HAM.

"Akan kita ajukan dalam tempo sesingkat singkatnya," tegas pengacara OC, Afrian Bondjol saat dihubungi melalui telepon selulernya, tadi malam.

Afrian mengaku sudah mendiskusikan sejumlah langkah hukum itu ke OC saat bertemu di Rumah Tahanan KPK cabang Guntur, Rabu (22/7) kemarin.


"Dari hasil kunjungan kita hari ini, pak Kaligis menyetujui beberapa usulan. Intinya, Pak Kaligis telah menyetujui upaya upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum," ujar Afrian.

Pria yang biasa disapa Bonjol lebih lanjut menilai ada sejumlah prosedur hukum yang dilanggar KPK mulai dari proses penangkapan, penahanan, penetapan status tersangka hingga pemanggilan.

"Diminta datang hari Senin tanggal 13 Juli. Panggilan dari KPK kita terima pada hari yang sama. Kita dipanggil pukul 10.00 WIB, panggilan datang pukul 11.00 WIB, jelas itu saja sudah salah, seharusnya panggilan itu kita terima maksimum tiga hari sebelumnya," papar anak didik OCK itu.

Kemudian soal penetapan tersangka terhadap OC. Secara logika hukum, menurut Afrian, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan minimum ada dua alat bukti dan satu keterangan calon tersangka.

"Nah masalahnya apakah pak OC Kaligis sudah diperiksa sebagai saksi. Jadi harus ada pemeriksaan awal sebagai saksi ditambah dengan dua alat bukti, baru bisa ditetapkan tersangka, itu harusnya,"

Untuk detailnya, Afrian mengatakan seluruh materi itu akan dipaparkan di persidangan praperadilan nanti.

"Itu (penangkapan) jelas bermasalah, tapi nanti akan kita bukalah materinya di praperadilan," ucapnya.

Sedangkan untuk laporan ke Bareskim Polri diajukan pihaknya atas dugaan tindak pidna perampakan kemerdekaan orang.

"Kami juga melapor ke Komnas HAM dengan dasar adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia saat penangkapan dilakukan," terangnya.

Menanggapi langkah hukum yang akan ditempuh OC, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi SP menyatakan itu hak bersangkutan sebagai tersangka.

"Silakan saja, adalah hak tersangka untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan, kami menghormati. KPK yakin sudah melalui prosedur dan aturan yang berlaku," komentar Johan.

Johan menambahkan, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi para pengacara kondang di antaranya Adnan Buyung Nasution dan Amir Syamsudin yang disebut-sebut akan mendampingi OC Kaligis.

"Praperadilan itu kan hal yang biasa. Sudah biasa kita (menghadapi)," ucap Johan santai.[wid] 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya