Berita

ilustrasi/net

Parah, Jakarta Sudah Darurat Ekonomi

SENIN, 13 JULI 2015 | 13:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ada dua indikator ekonomi penting untuk mengukur sebuah daerah berhasil dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Yaitu jika berhasil memajukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pada saat yang sama berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi yang besar.

Demikian disampaikan ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Menurut Salamuddin, seringkali suatu daerah berhasil meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama daerah tersebut gagal mengatasi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang besar.

"Itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut hanya dinikmati oleh segelitir orang kaya saja. Sementara sebagian besar rakyat tidak menikmatinya atau semakin terpinggirkan," kata Salamuddin beberapa saat lalu (Senin, 13/7).


Dengan demikian, sambung Salamuddin, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, namun harus disertai dengan semakin mengecilnya ketimpangan. Keduanya harus sejalan agar  tercapai pertumbuhan yang berkualitas.

"Hal yang tidak boleh terjadi menurut paradigma ekonomi yang dianut dewasa ini adalah pertumbuhan yang minus dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Keadaan ini berarti bahwa ekonomi mengalami kemunduran dan pada bersamaan semakin banyak orang yang terlempar dalam kemiskinan," jelas Salamuddin.

Salamuddin pun menjelaskan, contoh terburuk dalam kwartal I 2015 ini adalah DKI Jakarta. Daerah ini menjadi contoh dari dua hal yang tidak boleh terjadi dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan bahkan negatif - 0.12 persen (Q to Q) atau berarti menurun dibandingkan kwartal pertama tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, lanjut Salamuddin, tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur berdasarkan gini rasio sangat tinggi yakni 0,43 (Maret 2015). Kesenjangan ekonomi DKI Jakarta termasuk kategori parah. Bahkan kesenjangan ekonomi DKI Jakarta adalah yang terparah setelah Papua Barat yakni 0,44.

"Kondisi yang dihadapi Jakarta tersebut tidak bisa dipandang sepele. DKI Jakarta berada da‎lam darurat ekonomi," demikian Salamuddin. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya