Berita

neta s pane/net

Polisi-Jaksa Diminta Tahu Diri Lalu Mundur dari Capim KPK

JUMAT, 10 JULI 2015 | 05:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar para polisi dan jaksa yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK segera mengundurkan
diri.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan ada tiga alasan kenapa para polisi dan jaksa itu harus mundur.

Pertama, masuknya polisi dan jaksa dalam komposisi pemimpin KPK akan menjadi anti logika. Sebab, berdirinya KPK akibat tidak mampunya Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga logikanya komposisi pimpinan KPK harus bebas dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

Pertama, masuknya polisi dan jaksa dalam komposisi pemimpin KPK akan menjadi anti logika. Sebab, berdirinya KPK akibat tidak mampunya Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga logikanya komposisi pimpinan KPK harus bebas dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

Kedua, unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang ikutan dalam seleksi capim KPK tidak pernah menunjukkan prestasi maksimal dalam pemberantasan korupsi, terutama di institusi internalnya, padahal mereka sempat memegang jabatan strategis.

Ketiga, jika memang punya kapasitas dalam pemberantasan korupsi, mereka tak perlu repot-repot ikut seleksi di KPK, mereka bisa tetap di institusinya, di Polri dan Kejaksaan,  untuk memperkuat upaya penanganan kasus kasus korupsi dan pemberantasan korupsi di institusinya.

Neta berharap, Pansel KPK mau memahami sejarah berdirinya KPK sehingga tidak ceroboh meloloskan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Pansel KPK juga jangan membiarkan KPK menjadi 'tempat mainan' atau tempat mencari kerja para pensiunan atau para calon purnawiraan.

"IPW juga berharap para polisi dan jaksa yang ikut seleksi capim KPK, tahu diri dengan kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya dalam pemberantasan korupsi. Sehinga mau berjiwa besar untuk segera mengundurkan diri. Sebab, saat ini harapan publik terhadap KPK sangat besar agar bisa benar-benar profesional dalam pemberantasan korupsi, sehingga bangsa Indonesia benar-benar bisa bebas korupsi," demikian ungkap Neta seperti dalam rilisnya, Jumat (10/7). [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya