. Ujung konflik Golkar semakin tidak terukur. Islah yang dilakukan kedua belah pihak pun jelas tidak akan bisa terealisasi sehingga Pilkada serentak ke depan sudah bisa dipastikan sangat merugikan Partai Golkar. Kader-kader Golkar di daerah yang hendak mengikuti pilkada terpaksa melalui partai lain atau melalui jalur independen.
"Lebih dari itu, konflik yang berkepanjangan ini juga akan merugikan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2019 mendatang," kata Jubir Poros Muda Partai Golkar‎, Andi Sinulingga, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 8/7).
Karena itu, lanjut Andi, Poros Muda Golkar mendesak agar dilakukan Munas Bersama sesegera mungkin untuk mengakhiri konflik. Keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum, jelas bukan merupakan hal yang positif bagi Golkar itu sendiri.
Andi menjelaskan, Munas Bersama yang di maksud oleh poros muda Golkar adalah munas yg melibatkan peserta dari DPD Provinsi dan kabupaten/kota di kedua kubu, baik kubu ARB maupun Agung Laksono di tambah ormas Golkar, baik ormas yang mendirikan juga ormas yang didirikan oleh Partai Golkar, termasuk juga organisasi sayap partai.
"Keinginan baik untuk menyelamatkan partai ada di tangan ARB dan Agung Laksono, apakah sungguh-sungguh hendak menyelesaikan konflik partai dengan bijaksana atau sebaliknya. Karena itu pula, poros muda meminta kedua belah pihak untuk ikhlas menyelenggarakan munas bersama tersebut," ungkap Andi.
Kedua belah pihak, lanjut Andi, baik Agung maupun ARB bisa memberikan mandat kepada ormas Partai Golkar, ataupun bisa juga mandat itu diberikan kepada masing-masing juru runding islah di kedua kubu (10 orang) untuk menyelenggarakan Munas Bersama Partai Golkar. Langkah ini dipandang Poros Muda sebagai satu-satunya jalan damai yang terbaik bagi golkar, sebagaimana harapan sebagian besar keluarga Partai Golkar khususnya dari generasi muda partai.
Kedua belah pihak, sambung Andi lagi, masuk ke arena munas dengan damai, masing-masing DPD provinsi, kabupaten-kota baik dari kubu Agung maupun ARB sama-sama memiliki hak suara untuk memilih pemimpin Partai Golkar yang baru kedepan, dan siapapun yang terpilih semuanya harus ikhlas menerimanya dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan tertulis di hadapan notaris. Selanjutnya Ketua Umum yang baru terpilih diminta untuk merangkul semua pihak dalam kepengurusan DPP Partai Golkar.
Selanjutnya kepengurusan Baru DPP Partai Golkar melakukan konsolidasi untuk melakukan musda-musda dengan pendekatan yg sama.
"Hanya ini jalan yg paling baik dan di butuhkan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Golkar masih punya waktu untuk konsolidasi partai menghadapi pemilu 2019. Ini pendekatan yang paling murah ongkosnya, hanya di butuhkan jiwa besar saja dari pemimpin kedua belah pihak," demikian Andi Sinulingga.
[ysa]
