Berita

Khofifah Indar Parawansa/net

Di Kemensos Tidak Ada Dana UMKM Yang Ada Bansos

RABU, 08 JULI 2015 | 00:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Di Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan tidak ada dana untuk Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), melainkan ada dana bantuan sosial (bansos) baik bersifat charity maupun produktiviti.

"Dipastikan di Kemensos tidak ada dana untuk UMKM, tapi yang ada dana bansos baik bersifat charity maupun produktiviti," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat acara santuan bagi 1000 UMKM di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).

Bansos bersifat charity ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial (Rehsos). Sedangkan, untuk dana produktiviti ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos dan Gulkin).


"Penting diluruskan terkait bantuan di Kemensos, tidak hanya bersifat charity saja, tetapi juga ada dalam bentuk produktiviti. Produktiviti bisa digunakan untuk usaha ekonomi produktif. Jadi, hati-hati beda terminologi," tegasnya.

Penggunaanya bansos bersifat charity, misalnya untuk lanjut usia (lansia) terlantar, Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Bansos produktiviti, seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"UEP unit cost Rp 3 juta per orang dan KUBE Rp 20 juta untuk 10 orang," ucapnya.

Saat ini, serapaan anggaran atau yang sudah terealisir di Kemensos mencapai 64,1 persen dari Rp 22 triliun APBN. Di 12 kementerian/lembaga terdapat bansos, misalnya, di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.

"Bansos di 12 kementerian/lembaga Rp 124 triliun dan bansos di Kemensos sendiri Rp 17 triliun," ucapnya.

Bansos dan validasi data dua hal yang beda. Sebab, validasi data dipakai untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mana setiap enam bulan dilakukan pemutakhiran data.

"Pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada bansos bagi warga tidak mampu sebesar 75 persen berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI)," tukasnya seperti rilis Humas Kemensos kepada redaksi sesaat lalu. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya