Lima Rekomendasi yang Dihasilkan dalam FGD MPR di Ambon

. Focus Group Diskusi (FGD) MPR RI yang berlangsung di Kota Ambon Provinsi Maluku yang berlangsung Senin malam (6/7) menghasilkan lima butir rekomendasi. FGD MPR ini merupakan dalam rangka mendorong diskusi dan seminar yang membahas sistem pembangunan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Lima rekomendasi tersebut merupakan kesimpulan dari berbagai pikiran dan aspirasi yang disampaikan para peserta yang terdiri dari para pakar hukum dan pakar sosial politik.

Adapun rekomendasi dari FGD yang mengangkat tema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat' itu adalah sebagai berikut: Pertama, MPR sebagai lembaga negara merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memiliki fungsi utama dan lebih dominan dari lembaga negara lainnya. Untuk memperkuat fungsi MPR itu maka perlu adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, perlu adanya pengkajian terhadap parameter kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional apakah dilimpahkan oleh Presiden sebagai kedaulatan rakyat atau ditetapkan oleh MPR. Karena itu perlu mendapat kajian lebih lanjut apakah kedaulatan rakyat versi Indonesia itu.

Ketiga, visi perencanaan pembangunan nasional harus memandang Indonesia dalam kesatuan geopolitik.

Keempat, pembangunan nasional harus direncanakan secara terukur dan berkesinambungan dan menjadi haluan bagi negara, termasuk penyelenggara negara. Perencanaan pembangunan nasional harus ditetapkan oleh kelembagaan yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.

Dan, kelima, perencanaan pembangunan nasional harus diawasi dan dipertanggungjawabkan, dan bagaimana menjadikan pengawasan dan pertanggungjawab sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Hasil rumusan diskusi ini dibacakan pimpinan sidang di akhir diskusi yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut. [rus]