JIKA benar dilakukan Presiden Joko Widodo, reshuffle kabinet harus berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat. Saat ini pertumbuhan ekonomi sedang melambat dan daya beli masyarakat menurun drastis, harga kebutuhan pokok semakin tinggi, maka harus ada formula yang benar untuk memperbaiki itu semua.
Kriteria ideologis, kualitas dan keberpihakan, memiliki jiwa kepemimpinan, juga integritas harus menjadi landasan kocok ulang susunan kabinet. Sejauh ini, menteri-menteri yang ada di dalam kabinet kerja Jokowi-JK belum mengimplementasikan janji kampanye soal Trisakti yang dijabarkan melalui Program Nawacita, sehingga Nawacita tersebut perlahan berubah menjadi DukaCita untuk rakyat Indonesia.
Secara ideologis, Kabinet Kerja harus diisi orang-orang yang memang memiliki track record dan konsisten dalam memperjuangkan cita-cita Trisakti. Pasalnya, di dalam Konsep Trisakti yang digelorakan Bung Karno, ada tiga pokok pikiran penting yang harus dilaksanakan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
Pokok pikiran yang pertama adalah berdaulat secara politik: hari ini dapat kita artikan merdeka dari segala macam bentuk intervensi negara-negara imperialis dan lembaga-lembaga donor Internasional yang selalu berkeinginan mengeruk keuntungan dari republik yang kaya raya ini. Merdeka di sini jangan diartikan sebagai anti dengan asing, tetapi harus kita pahami bersama bahwa harus ada kesetaraan dalam melakukan diplomasi, negosiasi ataupun dalam membuat perjanjian kerjasama di segala macam aspek kehidupan berbangsa (ekonomi, politik, sosial, budaya, dll), harus saling menguntungkan, sehingga dapat mengembalikan kejayaan di era Soekarno di mana Indonesia menjadi salah satu poros kekuatan dunia.
Kemudian yang kedua, adalah kemandirian dalam bidang ekonomi: hari ini kita artikan sebagai kebijakan ekonomi yang tidak neoliberalis, di mana peran negara harus lebih dominan dibandingkan dengan swasta-asing terutama dalam menguasai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak menyerahkan harga bahan bakar minyak ke dalam mekanisme pasar, melakukan swasembada pangan sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pokok, dan lainnya. Kita tidak mau lagi ada rakyat Indonesia yang mati kelaparan seperti kejadian menimpa 11 Orang Rimba di Jambi.
Kemudian, ketiga, dalam hal kepribadian, jangan pernah melupakan penerapan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang menjadi benteng dari kepribadian Republik Indonesia.
Kriteria kualitas dan keberpihakan para menteri menjadi sorotan yang harus sama-sama kita kawal. Ukuran seorang menteri itu berkualitas adalah mampu menerapkan Nawacita. Dominasi tim ekonomi yang merupakan klik" dari Wapres JK banyak sekali mengeluarkan kebijakan yang malah semakin menjauhkan pemerintah dari cita-cita Nawacita, dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Bukan hanya harga BBM yang dilepaskan ke dalam mekanisme pasar, tapi juga tarif dasar listrik, tarif kereta ekonomi, dan meningkatnya impor pangan kebutuhan pokok. Ini juga membuat lemah posisi negara di hadapan perusahaan Freeport, Newmont dan perusahaan asing lainnya dengan memberikan izin ekspor tanpa membangun smelter, yang jelas-jelas melanggar undang-undang Minerba.
Jadi, kualitas seorang pemimpin itu tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi pendidikan mereka. Keberpihakan juga menjadi indikator penilaian apakah menteri itu berkualitas atau tidak. Mengutip perkataan Widji Thukul apa guna punya ilmu tinggi, kalau hanya untuk membodohiâ€.
Menteri yang memiliki dasar idiologi dan kualitas yang baik juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat karena para menteri merupakan
perpanjangan tangan dari presiden. Menteri harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab serta berani mengambil risiko sehingga program-program pemerintah yang telah disusun dalam Nawacita dapat dijalankan. Bagaimanapun caranya, kelompok neolib tidak akan tinggal diam, oleh karena itu kepemimpinan nasional sangat menentukan.
Reshuffle juga harus memasukkan menteri yang memiliki Integritas, track racord yang baik, tidak pernah berurusan dengan hukum, apalagi tersangkut masalah korupsi. Dan yang terpenting, presiden jangan mendengarkan para pembisik yang notabane otak dari keterpurukan ekonomi hari ini. Presiden harus mendengerkan suara rakyat, gunakan hak prerogratif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lamen Hendra Saputra
Mantan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi/
Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Sarno
