Berita

Muhammad Taufik/net

Hukum

Gerindra DKI: Ahok Harus Diperiksa di Bareskrim Jangan di Balaikota

KAMIS, 02 JULI 2015 | 15:10 WIB | LAPORAN:

. Partai Gerindra mengaku baru tahu isu Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terlibat korupsi pembangunan  Dermaga Manggar di Belitung Timur, setelah Ahok bersama Jokowi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012.

"Kita taunya setelah dia jadi wagub," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik seperti dilaporkan RMOL Jakarta, Kamis (2/7).

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengatakan, meski demikian isu keterlibatan ‎Ahok itu memang sempat terdengar sayup-sayup saat proses Pilgub DKI 2012.‎ Namun saat itu partainya tidak menggubris.


"Memang pernah ada juga laporan ke kita, pas proses-proses Pilkada dan setelah Pilkada juga ada," papar Taufik.

Taufik mengimbau agar penyelidikan terhadap Ahok dapat segera dilaksanakan oleh Bareskrim Polri. Ia yakin sebagai warga negara yang baik, Ahok akan mematuhi seluruh aturan terkait pemeriksaan kasus pembangunan Dermaga Manggar itu.

‎"Harus segera diusut dan sebagai warga negara yang baik harus ikuti pemeriksaan di Bareskrim. Pemeriksaanya di Bareskrim jangan di Balaikota. Kan posisinya sebagai WNI-kan sama. Segera diperiksa biar selesai. Jangan jadi ganjalan buat Ahok nanti isu itu," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Ketahanan NKRI melaporkan Ahok terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Dermaga Manggar yang diduga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar. Kasus ini tertunda penanganannya karena situasi politik tahun 2012 yang masih dalam suasana Pilgub DKI.

Kasus ini berawal tahun 2003 lalu saat Belitung Timur mempersiapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur dan Program Strategis Departemen Perhubungan tentang pembangunan pelabuhan di Indonesia yakni Dermaga Manggar-Ketapang.  
 
Pembangunan proyek ini sendiri menggunakan APBN untuk dermaga dan APBD untuk lahan seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar, yang ditandatangani Ahok sewaktu menjabat Bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok sendiri turut diduga memalsukan dokumen negara terkait proyek itu. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya