Berita

rini soemarno/net

Politik

Bukan Tidak Mungkin Isu "Menteri Hina Presiden" Adalah Skenario Menyelamatkan Rini

RABU, 01 JULI 2015 | 15:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Adalah sebuah kejanggalan serangan membabi buta kader PDIP terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Pasalnya, Rini dikenal sebagai orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Maka menjadi tak masuk akal jika para kader PDIP menyerang Rini, karena itu sama halnya tak menghargai Mega.

"Rini Soemarno salah satu orang rekomendasi Megawati dari mulai di Tim Transisi hingga menjadi menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Dan saat ini kader PDIP ramai-ramai ingin menjatuhkan Rini, ada apa sebenarnya apakah ini ada faktor kesengajaan yang dibuat atau tidak?" kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha, dalam rilisnya (Rabu, 1/7).

Panji menjelaskan, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Dan bukan tidak mungkin juga upaya menjatuhkan Rini adalah cara untuk menyelamatkannya, karena Rini dinilai sudah melaksanakan misinya dengan baik, yakni menyepakati berbagai mega proyek dengan aseng dan asing. Terakhir, Rini meminjam sebesar Rp 650 triliun dari China untuk BUMN Indonesia. Dan menjalin kerja sama e-government antara PT Telkom Indonesia dengan SingTel (Singapura).


"Publik jangan terbawa arus dinamika politik praktis yang dimainkan oleh ulah para politikus yang dinahkodai partai. Dan jika benar ini adalah skenario penyelamatan Rini Soemarno, artinya pemerintah sudah tidak memiliki hati nurani! Siapapun nanti yang menggantikan Rini tidak akan bisa berbuat apa-apa. karena seluruh kontrak yang menguntungkan asing dan aseng pasti sudah ditandatangani," tutup Panji. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya