Jokowi Diminta Tak Gunakan Isu-isu Sesat saat Merombak Kabinet

. Dalam mengevaluasi kebijakan dan kinerja kabinet terutama para menteri, Presiden Jokowi sepatutnya menggunakan parameter POAC (planning, organiziting, actuacting dan controlling). Bukan dengan menggunakan isu-isu yang tidak rasional dan menyesatkan.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) A. Iwan Dwi Laksono menanggapi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa ada menteri yang berani menghina Presiden Jokowi.

Kabar tersebut langsung disambut oleh Anggota DPR asal Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang membeberkan beberapa petunjuk menteri penghina Presiden dimaksud. Yakni dari menteri bidang ekonomi, bukan berasal dari parpol, dan berjenis kelamin perempuan. Namun tuduhan yang seolah-olah dialamatkan ke Menteri BUMN Rini Soemarno itu, dengan tegas dibantah Rini Soemarno.

Menurut Iwan Dwi Laksono, batasan-batasan dan parameter dalam menilai kebijakan itu sudah dimantapkan sejak awal Pemerintahan Jokowi JK, yaitu dengan Trisakti dan Nawacita.

"Apabila masuk atau keluar dari rel itu maka patut mendapatkan evaluasi merah, kuning atau hijau," kata Iwan Dwi Laksono, Selasa (30/1).

Dalam beberapa hal, lanjut dia, JAMAN memang mempertanyakan bahkan meminta klarifikasi terbuka khususnya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno tentang Business Plan TELIN 1, 2 dan 3 dengan catatan bahwa lebih baik investasinya di Indonesia daripada di luar negeri (Singapura).

"Sekali lagi JAMAN menghimbau kepada semua pihak untuk mengedepankan rasionalitas," demikian Iwan Dwi Laksono. [rus]