Berita

rini soemarno/net

Politik

Jokowi Penipu Jika Rini Soemarno Tak Dipecat

SENIN, 29 JUNI 2015 | 10:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Banyak sudah pihak yang meminta Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot akibat kinerja yang buruk dan ingin obral murah aset negara yaitu BUMN. Terakhir, terkait pembangunan database e-Government yang akan dibangun di Singapore serta akan dioperasikan oleh provider Singapore Telecommunication Limited (SingTel).

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono mengatakan, kerja sama Telkom (BUMN) dengan SingTel jelas sekali  menghambat kepentingan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi hubungan internasional di dunia IT, dan hanya sebagai spoke interline internet connecting yang akan sangat bergantung pada Singapore. Sehingga dengan mudah data-data penting mulai pembicaraan seluruh jaringan telepon dan data yang dikirim dari Indonesia mudah bocor.

Sementara program Trisakti dan Nawacita yang menjadi landasan visi misi Jokowi-JK tidak mengenal yang namanya aset-aset vital negara dikuasai oleh corporasi asing, dan hanya mengedepankan ekonomi berdikari dan berdaulat.


"Tentu saja seluruh kebijakan Menteri Rini sangat bertengtangan dengan Trisakti dan Nawacita," ungkap Tri Sasono, dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (29/6).

Selain sangat bertentangan dengan Trisakti dan Nawacita, ada konspirasi busuk di dalam tukar guling dalam proyek pembangunan data center Telin 3 di Jurong dengan kerja sama JV Telkomsigma-NCS dalam pengembangan pelayanan e-Government yang diprakasai oleh Menteri BUMN ,Telkom dan SingTel.

"Diduga ada hangky pangky dalam kasus tersebut. Ngototnya Menteri BUMN dalam proyek tersebut patut dicurigai ada yang tidak beres secara kajian ekonominya dan bisnisnya serta adanya titipan saham dalam proyek tersebut. Sebab, pragmatisme Mentri BUMN ditambah Telkom menggandeng SingTel hanya akan menguntungkan SingTel karena dari sisi market share of data base business service di Indonesia akan jauh lebih besar dari market share di Singapore," imbuhnya.

Tri Sasono mengungkapkan, jangan sampai kebodohan menjual Indosat bulat-bulat dan menjual 35 persen saham Telkomsel pada SIngtel yang sangat mengunakan Temasek terulang lagi. Dan saat itu Rini Soemarno menjadi Menperindag yang tidak memproteksi melalui peraturan yang bisa menghalangi penguasaan bisnis sektor telco kepada asing.

Ia melanjutnya, faktanya pertumbuhan pasar data center di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat mencapai 38 persen per tahun diikuti India dan China. Sedang Australia, Hongkong dan Singapore hampir mencapai titik kenormalan sekitar 1,7 persen per tahun. Melihat potensi pasar yang besar ini, kata Tri Sasono, Indonesia saat ini dan ke depan akan menjadi Kiblat Pasar IT dan tentunya pembangunan pusat data dunia yang menjanjikan bagi investor asing dibandingkan dengan Singapura yang pertumbuhan pusat datanya mengalami stagnansi.

Tri Sasono menambahkan, konektifitas antar daerah melalui Indonesia Digital Network sebagai strategi mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi ini merupakan magnet untuk menarik investor asing berinvestasi secara langsung dan menjadikan Indonesia hubungan internasional.

"Tujuan nasional tidak jalan jika Mentri BUMN dan Telkom tetap bersikukuh memberi karpet merah pada SingTel untuk paksakan proyek e-Government dan pembangunan Pusat Data Telin 3 di Jurong. Maka sebaiknya Presiden Jokowi memecat Rini Soemarno. Kalau tidak, Jokowi bisa dianggap penipu oleh masyarakat karena selama ini ia berjanji akan mencopot menterinya jika kinerjanya buruk dan tidak menjalankan Trisakti dan Nawacita dalam kerja departemen yang dipimpinnya," demikian Tri Sasono. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya