Berita

Yenti Ganarsih/net

Setengah Calon Pimpinan KPK Belum Menyerahkan Dokumen Lengkap

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 09:27 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Setelah memperpanjang proses pendaftaran, saat ini jumlah yang mendaftar di Pansel KPK sebanyak 485 orang. Menurut anggota pansel, Yenti Ganarsih, dari jumlah itu 39 di antaranya adalah kaum perempuan.

"485 orang mendaftar, yang dokumennya lengkap ada 209 orang. Sedangkan yang hampir lengkap 64 orang," ujar Yenti seperti dikabarkan JPNN, Minggu (28/6).

Yenti tidak merinci lebih jauh identitas dan profesi kaum perempuan yang ikut mendaftar tersebut. Sementara itu, secara umum, kata Yenti, jumlah profesi terbanyak adalah PNS, yaitu 78 orang. Disusul dosen sebanyak 71 orang. Advokat yang mendaftar sejumlah 69 orang. Berikut, pegawai swasta 47 orang. Pensiunan 41 orang, wiraswasta 28 orang, dan Polri 19 orang.


"Dari Polri, 6 orang di antaranya adalah purnawirawan," imbuh pakar tindak pidana pencucian uang tersebut.

Selain itu, lanjut Yenti, ada beberapa profesi lain yang mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Yaitu dari kalangan TNI 4 orang dengan 2 di antaranya purnawirawan, disusul 3 hakim. Dari KPK sendiri 2 orang mendaftar dan 4 wartawan.

Yenti kembali mengingatkan pendaftaran ini akan ditutup pada 3 Juli pukul 12:00 siang. Pengumuman nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 4 Juli melalui press conference dan di situs www.setneg.go.id.

"Tanggapan masyarakat terhadap nama yang lolos seleksi administrasi dibuka selama sebulan dari tanggal 4 Juli-3 Agustus 2015. Kami sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id," tandas Yenti. [rus/jpnn]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya