Berita

Dite Abimanyu

PKS Jakarta: Lindungi Warga dari Makanan Berbahaya

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 08:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengawasan dengan membentuk tim satuan bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran barang konsumi di masyarakat. Langkah itu diambil guna memastikan keamanan semua jenis bahan makanan dan minuman yang dijual di pasar-pasar tradisional dan modern, pada saat Ramadhan ini, dimana kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung meningkat terlebih lagi menjelang  hari raya Idul Fitri.

"Semua barang kebutuhan masyarakat, khususnya makanan dan minuman harus terjamin jangan sampai ada bahan-bahan makanan atau minuman yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa, sehingga membahayakan masyarakat," tegas Anggota DPRD DKI Komisi A, Dite Abimanyu, dalam rilisnya (Minggu, 28/6).

Menurut anggota Fraksi PKS ini, SKPD terkait yang perlu membentuk tim satuan bersama untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan serta seluruh jajaran SKPD di wilayah kota administrasi/kabupaten Provinsi DKI.


Pengawasan atas peredaran bahan makanan dan minuman ini merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas perlindungan kepada masyarakat yang juga menjadi tugas dan fungsi dari Komisi A DPRD DKI yang membidangi masalah pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

"Tim satuan bersama tersebut juga perlu melakukan menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)," tukas Dite. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya