Berita

as hikam/net

Melegakan Kalau Benar Presiden Tolak Dana Aspirasi DPR

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 07:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Meski belum final, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sudah dua kali mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan menolak dana aspirasi DPR.

Pakar politik senior Muhammad AS Hikam mengatakan, kabar tersebut sungguh melegakan bagi rakyat Indonesia yang menginginkan tegaknya Konstitusi dan semakin berjalannya sistem demokrasi secara substantif di negeri ini.

"Memang kita masih perlu menunggu sampai R-APBN 2016 dirampungkan dan diketok palu untuk membuktikan apakah benar Presiden Jokowi akan menolak dana aspirasi," sebut dia dalam akun facebooknya, Muhammad A S Hikam.


Tetapi untuk sementara, lanjut AS Hikam, apa yang dinyatakan oleh Menteri Andrinof haruslah dianggap sebagai isyarat positif dari Istana bahwa Presiden Jokowi memiliki ketegasan sikap. Dan yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa dalam masalah dana aspirasi ini Presiden Jokowi tidak ada pertentangan dengan Wapres Jusuf Kalla.

Jelas AS Hikam, Presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak segala bentuk proyek 'genthong babi' yang disodorkan oleh siapapun, khususnya para politisi sontoloyo di Senayan. Dan langkah ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh rakyat yang juga sudah jenuh, muak, dan marah dengan berbagai upaya manipulatif para wakil yang dipilih dan dipercaya untuk membawa aspirasi mereka tetapi ternyata berubah menjadi transaksi kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kita berharap apa yang dinyatakan Kepala Bappenas akan menjadi kenyataan dan bukan hanya sekadar menjadi pelipur lara belaka," demikian jebolan University of Hawaii at Manoa AS itu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dua kali menyatakan Presiden Jokowi tak setuju dengan dana aspirasi. Namun, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi belum mengeluarkan sikap.

"Belum (bersikap). Presiden akan minta pendapat Menteri Keuangan dulu," jelas Teten di Istana kemarin. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya