Berita

humas setkab

Sebelum Ada Lembaga Resmi, Jokowi Tak Keberatan dengan Satgas Masyarakat Adat

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 15:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Jokowi telah menegaskan komitmennya sebagaimana disampaikan saat menjadi Calon Presiden alu, bahwa dia masih, sedang, dan akan terus bekerja bersama-sama masyarakat adat.

"Secara tegas beliau sampaikan untuk melaksanakan enam komitmen Nawacita untuk masyarakat adat," kata Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan usai bersama-sama sejumlah tokoh adat menghadap Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Abdon, Presiden Jokowi akan memprioritas Undang-Undang Masyarakat Adat supaya ada landasan hukum untuk seluruh masalah adat, supaya diselesaikan oleh presiden, baik presiden sekarang maupun presiden yang akan datang.


"Juga soal kelembagaan tadi beliau (Presiden Jokowi) juga tidak keberatan supaya sebelum ada lembaga yang permanen di tingkat negara, ada Satuan Tugas (Satgas) Presiden yang menangani masalah-masalah yang sifatnya genting," terang Abdon.

Abdon menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu disampaikan contoh mengenai lebih dari 100 warga adat yang dipenjara, dikriminalisasi. Terhadap hal itu, menurut Abdon, Presiden segera akan mereview, mengelompokkan, dan mengkategorikan tiap kasus-kasus itu, supaya ada landasan hukum yang kuat untuk membebaskan mereka.

Jadi komitmennya sudah jelas, tapi sekarang ini soal caranya, supaya Presiden tidak melanggar konstitusi. Kira-kira begitu,” tegas Abdon.

Dalam pertemuan itu, pengurus AMAN juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat di Batur, Bali, 9 Agustus mendatang, sekaligus membuka rangkaian tujuh tahun terus menerus Festival Nusantara.

Di tahun 2015 ini adalah festival peradaban matahari. Nanti akan ada peradaban tanah, peradaban air, terus sampai 2021,” pungkas Abdon.

Dilansir dari laman setgab.go.id, saat menerima pengurus AMAN itu, Presiden Jokowi didampingi antara lain oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya