Berita

presiden Joko widodo/net

Ternyata, Jokowi Sudah Kantongi Pengganti Menteri Ekonomi

SENIN, 22 JUNI 2015 | 21:27 WIB | LAPORAN:

. Reshuffle alias perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Walau begitu, melihat kondisi saat ini reshuffle memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet.

Begitu dikatakan Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romy) usai acara buka bersama dengan pengurus PPP di komplek DPR RI, Kalibata, Jakarta, Senin (22/6).

"Tantangan kita makin besar, sejak 2011, angka perumbuhan ekonomi Indonesia baru tahun ini dibawah 5 persen, perlu penyegaran di portofolio economi," kata Romy.


Oleh karenanya, Romy yakin, menteri-menteri yang akan diganti tersebut sudah ada di kantong Presiden Jokowi.

"Kami yakin sudah ada dikantong presiden. Ini wujud nyata evaluasi presiden untuk kabinetnya. Mungkin menteri yang diangkat kemarin belum sampai titik optimal. Presiden jangan segan lakukan reshuffle," tambah Romy.

Romy pun berharap presiden dalam mengganti pembantunya harus berbasis kinerja menteri, bukan dari hasil survei atau pemberitaan di media massa. Pasalnya, kata Romy, menteri-menteri yang banyak diberitakan di media belum tentu sudah melakukan kerjanya dengan baik.

"Menteri itu bekerja kalau dia sudah mengerjakan apa yang seharsunya tugas dan tanggung jawabnya. Juga bisa dirasakan masyarakat," beber Romy.

Lebih lanjut Romy pun tak mau berkomentar jika Jokowi sudah berkomunikasi dengan partai untuk menyodorkan kader partai berlambang ka'bah itu kepada presiden.

"Itu hak presiden. Kalau saya ngurus partai saja. Presiden kan berpesan dari awal ketua umum partai jangan timbulkan conflict of interest. Ini untuk profesionalitas dan totalitas kerja," demikian Romy. [sam]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya