. Belum adanya perubahan mengenai waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time, membuat Presiden Joko Widodo marah.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Antonius Sihombing meramalkan akan ada pergantian yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada pemangku kebijakan di pelabuhan Tanjung Priok.
"Saya yakin pejabat tingginya akan ada yang diganti," Ujar Anton di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6)
Meski demikian, Politisi Golkar ini tidak menjelaskan lebih jauh apakah pejabat tinggi dimaksudkan adalah Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan; Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, atau pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan yang tidak bisa memberikan jawaban kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya ngak tau siapa," singkat Anton
Anton menilai wajar jika Presiden merasa kesal saat melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, (17/6) kemarin. Baginya sangatlah fatal bila stakeholder Pelabuhan tak mampu menjawab pertanyaan dari Presiden.
"Kesalnya Presiden disitu. Tidak Bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Presiden. Karena disana ada Otoritas pelabuhan, Awak Pelabuhan dan juga Syahbandar. Mereka adalah regulator yang dipercaya pemrintah untuk bongkar muat. Jadi kesalahan fatal kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Jokowi," pungkas Anton.
[sam]
