Pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk mengendalikan harga pangan, bukan hanya selama Ramadhan dan menjelang hari raya.
Demikian disampaikan anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/6).
"Jika stok barang sedikit dan harga melambung, maka solusinya adalah kita dapat mengimport bahan pangan," ujarnya.
Dia menilai, UU 18/2012 tentang pangan tidak cukup mengatur stabilitas harga karena pasar punya mekanisme tersendiri.
"Saat sidak mungkin harga akan turun, tapi setelah sidak selesai maka harga akan naik lagi," kata Anang.
Apalagi lembaga yang mengelola distribusi dan pengadaan pangan sudah terlalu banyak. Ia khawatir jika lembaga-lembaga ini tidak disinkronisasikan maka akan terjadi
over lapping. Pasalnya, setiap lembaga yang mengatur tersebut pasti ada anggarannya, sedangkan pekerjaannya tidak betul-betul dilaksanakan.
Padahal dengan harga semakin mahal maka kualitas pangan masyarakat otomatis dinilainya menurut. Yang tadinya mengkonsumsi daging karena tidak terjangkau sehingga tak jadi prioritas.
"Nah bagaimana bangsa ini dapat berkualitas jika gizi tidak terpenuhi oleh generasi kita, bayangkan kedepan ini kan anak cucu kita yang akan meneruskan pembangunan kita," papar senator asal Lampung tersebut.
Anang berharap ada suatu lembaga pemerintah yang diamanatkan UU untuk mengontrol harga pangan dan stok pangan sehingga dapat mengatasi permasalahan harga yang kerap kali naik terutama menjelang hari raya.
[wid]
