Struktur pengelola Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund dinilai tidak mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan industri sawit. Ini terlihat dari penunjukan pengelola BLU CPO Fund yang dominan pengusaha hulu sawit (perkebunan).
Bahkan, tiga eks wakil menteri zaman SBY masuk dalam struktur pengelola BLU CPO Fund yaitu Bayu Krisnamurthi, Rusman Heriawan, dan Mahendra Siregar.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MP Tumanggor mempertanyakan penunjukkan langsung pengelola BLU CPO Fund. Sementara, posisi BLU sangatlah penting sebagai badan penghimpun pungutan ekspor sebesar Rp 9 triliun-Rp 10 triliun per tahun.
Ia memastikan, pelaku hilir sawit mendukung BLU CPO Fund yang bertujuan membantu peningkatan harga CPO. Mandatori biodiesel yang menjadi program BLU CPO bertujuan menyeimbangkan permintaan dan suplai CPO di pasar global.
Masalahnya, kata Tumanggor, BLU CPO Fund tidak mengakomodir perwakilan Dewan Minyak Sawit Indonesia yang menjadi induk asosiasi hulu hilir sawit.
"Badan ini memasukkan industri hulu sawit dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan GAPKI. Tetapi, asosiasi hilir sawit seperti APROBI atau DMSI tidak dimasukkan ke dalamnya," tegas MP Tumanggor, Rabu (17/6).
[wid]
