Berita

Nusantara

Mensos: Tagana Harus Dikelola Sebagai Community Based Disaster

KAMIS, 11 JUNI 2015 | 08:21 WIB | LAPORAN:

Di Indonesia setidaknya terdapat 279 titik rawan bencana seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bencana longsor terjadi karena tekstur tanah rentan dan teridentifikasi rawan. Maka itu, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos memiliki pemetaan.

Selain itu, lanjut Mensos Khofifah, Kemensos memperbanyak Kampung Siaga Bencana (KSB). Warga kampung dilatih menjadi kader yang paham akan tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana alam dan agar akrab dengan alam, tapi juga memiliki kesiapan mental menghadapi setiap bencana atau live in harmony with disaster.


"Bagi warga yang tinggal dekat aliran sungai, tahu kapan air meluap dan menggenangi permukiman yang bisa berhari-hari," katanya usai menyusuri sungai Kelingi, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, kemarin.

Pada posisi demikian, menurut Mensos Taruna Siaga Bencana (Tagana) sudah menjadi bagian dari penanganan bencana alam dan sosial, misalnya di Aceh, dengan menyiapkan dapur umum lapangan (dumlap), evakuasi darurat, serta mendirikan tenda darurat. Sedangkan, Tagana pada masa tanggap darurat langsung di bawah Kemensos, jelasnya.
 
Mensos menambahkan, keberadaan Kota Lubuklinggau bakal menjadi penyangga daerah-daerah di sekitarnya, sekaligus sebagai support tim jika terjadi bencana alam. Di Sumatera gudang logistik terdapat di Kota Palembang, tapi untuk menjangkau Lubuklinggau dibutuhkan waktu 7-8 jam perjalanan darat.

Pasca terjadi bencana, biasanya banyak para korban mengalami gangguan psikologis, seperti rasa cemas dan putus asa. Tagana diharapkan menjadi bagian dari pelayanan tanggap darurat. Maka, Tagana setiap saat harus ada penguatan dan tetap solid di lapangan.

"Tagana adalah relawan dan bukan aparatur pemerintah yang digaji negara. Mereka harus dikelola sebagai community based disaster dan hari ini hadir 520 Tagana dari 16 provinsi," imbuh Mensos mengutip dari rilis Humas Kemensos.[wid]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya