. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.
Majelis pun menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, dan persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.
Banyak pihak yang mengatakan jika putusan hakim agung Artidjo Alkostar itu terlalu berlebihan jika harus mencabut hak politik Anas. Namun, menurut Juru Bicara MA, Suhadi, pencabutan hak politik Anas sudah betul.
"Sudah jelas ada pertimbangan hukumnya. Menurut ketua majelis Anas dalam melakukan tindak korupsi ada latar belakang politik," kata Suhadi saat konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (9/6)
Sebagaimana diketahui, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.
Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.
[sam]
