Berita

pemerintah dan pemberontak kolombia/net

Global

Pemerintah Kolombia dan Pemberontak Sepakat Bikin Komite Kejujuran

JUMAT, 05 JUNI 2015 | 13:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Kolombia dan pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) sepakat untuk membuat komisi kejujuran untuk kebenaran untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan selama konflik setengah abad negara itu.

Kedua belah pihak sepakat bahwa komisi tersebut akan berada di luar hukum dan periode berdirinya komisi tersebut akan berakhir tergantung pada kesepakatan perdamaian akhir.

Menurut pernyataan bersama dibacakan pada akhir pembicaraan damai terbaru di ibukota Kuba, Havana, pada Kamis (4/6) komisi tersebut tidak memiliki hak untuk mengadili ataupun memberikan hukuman.


Bukan hanya itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa semua informasi yang dikumpulkan oleh komisi tidak dapat dibuka di pengadilan.

"Pihak-pihak berjanji untuk memberikan kontribusi tegas untuk mengklarifikasi kebenaran tentang segala sesuatu yang telah terjadi selama konflik, termasuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional," kata pernyataan itu seperti dimuat Press TV.

Komisi tersebut akan memiliki 11 anggota dan akan berdiri selama tiga tahun. Para anggota tersebut akan dipilih oleh sebuah komite tujuh anggota yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya