Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal merupakan kenyataan pahit yang disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika sektor riil terpuruk, maka sebagian besar masyarakat menjadi korban.
Demikian pandangan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam melalui rilis tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (4/6).
"Pemerintah harus bertanggung jawab dengan cara menjaga daya beli tetap tinggi, mengembalikan gairah pelaku ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja khususnya di sektor-sektor padat karya," jelasnya.
Ecky menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir bulan Februari 2015 lalu, pengangguran terbuka sudah bertambah sebesar 300 ribu orang menjadi 7,45 juta orang atau sebesar 5,81 persen dari total angkatan kerja. Sementara itu, lanjut Ecky, di semester sebelumnya, pengangguran masih berjumlah 7,15 juta orang atau sebesar 5,7 persen angkatan kerja.
"Ini merupakan rekor pengangguran tertinggi sejak Agustus 2012 di mana pengangguran tercatat sebesar 7,24 juta orang," tegasnya.
Ia yakin hampir bisa dipastikan angka pengangguran saat ini sudah bertambah lagi. Sebab makin banyak laporan yang masuk mengenai pemutusan hubungan kerja dari berbagai sektor antara lain industri tekstil, alas kaki, pertambangan, migas, semen, serta otomotif, termasuk kawasan industri seperi Batam atau sentra tekstil Majalaya, Bandung.
Oleh karena itu yang bisa dan mesti dilakukan pemerintah, menurut dia, adalah memperkuat permintaan (
demand side) maupun sisi penawaran (
supply side) . Pertama, di sisi permintaan pemerintah mesti menjaga daya beli masyarakat.
"Segera realisasikan program-program
cash transfer semacam BLT, KIS, KIP, dana desa, dan lain-lain dengan cakupan yang maksimal," tegas Ecky.
Kedua, lanjut Ecky, sisi penawaran diperkuat selain dengan pemberian insentif-insentif fiskal, yang terpenting adalah meningkatkan kepercayaan diri dan gairah para pelaku ekonomi. Menurut Ecky, kuncinya adalah mewujudkan stabilitas politik dan hukum serta mengembalikan kredibilitas pemerintah.
Untuk jangka panjang, pemerintah harus memberantas
high cost economy baik dari sisi birokrasi maupun infrastruktur, agar pengusaha tidak lari ke negara lain.
"Sementara itu untuk jangka pendek, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja lewat realisasi belanja modal atau investasi pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur harus dikebut, sebab ini adalah sektor padat karya serta menghasilkan
multiplier effect," tutup Ecky.
[wid]
