Berita

Publika

Jangan Pedulikan 'FIFA'

RABU, 03 JUNI 2015 | 14:10 WIB

MAKSUD saya dengan judul tersebut, bukan tidak memperdulikan FIFA secara institusinya, tapi sanksi yang sudah diberikan oleh otoritas tertinggi sepakbola dunia tersebut kepada Indonesia. FIFA sudah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Negara kita sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan adanya sanksi tersebut, bisa dibilang sepakbola nasional kita terkena embargo. Praktis, Indonesia kehilangan hak keanggotaannya di FIFA, serta klub dan tim nasional kita tidak bisa mengikuti event internasional yang berada dibawah AFC dan FIFA. meskipun perkembangan terbaru, Sepp Blatter (Presiden FIFA) mundur dari jabatannya, sanksi terhadap Indonesia masih berlaku.

FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia karena mereka menilai adanya intervensi dari pemerintah kepada PSSI. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepakbola nasional, seharusnya bekerja tanpa adanya intervensi pemerintah. Polemik antara pemerintah (dalam hal ini melalui Kemenpora) dengan PSSI yang dimulai pada akhir tahun 2014 kemarin, berlanjut tak berkesudahan sampai tenggat waktu dari FIFA tanggal 29 Mei kemarin. Karena hal tersebut, akhirnya FIFA rapat komite eksekutif FIFA tanggal 30 mei 2015 akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Karena FIFA merupakan badan tertinggi sepakbola dunia, pastinya kita harus mengikuti statuta yang ada di lembaga tersebut. Lantas bagaimana kita bisa mengabaikan perihal sanksi tersebut?


Sebenarnya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari adanya sanksi FIFA terhadap Indonesia. Baik PSSI maupun Kemenpora, seharusnya lebih fokus untuk harmonisasi hubungan antara dua lembaga tertinggi yang menangani olahraga dan sepakbola ini di negara ini. Jika dua-duanya masih tetap keras kepala tanpa mau duduk bareng berdiskusi, maka kemungkinan terburuk, bakal ada kisruh dualisme federasi lagi seperti sejarah kelam 2011 lalu. PSSI dan Kemenpora haruslah mau memikirkan nasib sepakbola, pesepakbola, dan penikmat sepakbola nasional. Tema utama yang digaungkan Kemenpora, yaitu 'reformasi tata kelola sepakbola Indonesia' merupakan patokan yang harus didahulukan.

PSSI harus sportif mau mengakui dan menerima jika dalam tubuh organisasinya ada oknum-oknum yang bermain” dengan mafia sepakbola dan menghambat perkembangan sepakbola nasional yang sehat dan sportif. Begitu juga Kemenpora, janganlah sampai upaya reformasi ini ditunggangi oleh oknum-oknum yang juga hanya ingin menguasai PSSI dengan motivasi 'kekuasaan'. Karena selain mengganti pengurus PSSI, dalam program reformasi tata kelola sepakbola, yang harus lebih diperhatikan lagi adalah reformasi pembinaan pemain dan pelatih sepakbola nasional.  

Jadi saya rasa semua insan sepakbola nasional harus legowo meneriman sanksi dari FIFA ini. Setelah itu, PSSI dan Kemenpora yang harus lebih peduli dengan nasib pemain, pelatih, klub, dan semua yang terlibat di sepakbola nasional. Kedua pihak harus segera diskusi bersama untuk mencari win-win solution dari masalah ini. Tentunya dengan patokan bahwa harus ada perbaikan dan reformasi di induk sepakbola nasional. Jadi kita tidak perlu menganggap bahwa sanksi dari FIFA seakan-akan sebagai kiamat sepakbola nasional, karena lebih tepat jika kita anggap hal tersebut adalah sebuah musibah bagi sepakbola Indonesia dan harus segera ditanggulangi bersama dengan benar. Karena yang penting bukanlah Sanksi dari FIFA, tapi adalah bagaimana perbaikan dan perkembangan sepakbola nasional. Salam satu jiwa Indonesia!

 

M Baihaqi Nabilunnuha
@haqeenabil99
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.
HP : 081289794XXX
 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya