Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Eks Gubernur BI: Rupiah Tak Bisa Kembali ke Titik Normal

SELASA, 02 JUNI 2015 | 15:33 WIB | LAPORAN:

. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi lantaran pemerintah salah melakukan tata kelola dalam ekonomi. Salah satunya dengan maraknya impor yang belakangan ini terus dilakukan.

Begitu dikatakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/6)

"Saat ini salah tata, kita impor segala macam, bukan bahan baku. Tak hanya pangan, energi juga. Ini sudah terjadi sejak 2012 sampai sekarang," bebernya.


Analisa Burhanuddin, rupiah tak akan kembali mencapai titik seimbang, yakni di bawah Rp 10 ribu. "Rupiah tidak akan bisa 9.500 lagi. Titik keseimbangannya hanya mentok sampai 12.000 atau 13.000. Bisa lima tahun lagi begini. Kalau sudah begini, harga-gara juga sulit turun, termasuk BBM," terang Burhanuddin.

Menurutnya, perkembangan rupiah ditentukan dari berbagai faktor, seperti faktor sentimen dan fundamental. Jika bicara fundamental maka saat ini kondisi ekonomi sedang alami defisit transaksi berjalan yang mengakibatkan rupiah terdepresiasi.

"Bicara defisit transaksi ini permasalahannya ada di ekspor, impor, investasi, pembayaran utang dan remittance dari luar negeri," sambungnya.

Atas dasar itu, Burhanuddin menegaskan masalah rupiah yang terus alami depresiasi tidak hanya tanggung jawab BI saja, tetapi juga pemerintah.

"Pemerintah ya harus amankan maslah transaksi perdagangan dan berjalan. BI memang menstabilkan dia melakukan intervensi agar rupiah tak melonjak tajam naik atau turun, tapi itu tanggung jawab bersama," demikian Burhanuddin. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya