Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Eks Gubernur BI: Rupiah Tak Bisa Kembali ke Titik Normal

SELASA, 02 JUNI 2015 | 15:33 WIB | LAPORAN:

. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi lantaran pemerintah salah melakukan tata kelola dalam ekonomi. Salah satunya dengan maraknya impor yang belakangan ini terus dilakukan.

Begitu dikatakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/6)

"Saat ini salah tata, kita impor segala macam, bukan bahan baku. Tak hanya pangan, energi juga. Ini sudah terjadi sejak 2012 sampai sekarang," bebernya.


Analisa Burhanuddin, rupiah tak akan kembali mencapai titik seimbang, yakni di bawah Rp 10 ribu. "Rupiah tidak akan bisa 9.500 lagi. Titik keseimbangannya hanya mentok sampai 12.000 atau 13.000. Bisa lima tahun lagi begini. Kalau sudah begini, harga-gara juga sulit turun, termasuk BBM," terang Burhanuddin.

Menurutnya, perkembangan rupiah ditentukan dari berbagai faktor, seperti faktor sentimen dan fundamental. Jika bicara fundamental maka saat ini kondisi ekonomi sedang alami defisit transaksi berjalan yang mengakibatkan rupiah terdepresiasi.

"Bicara defisit transaksi ini permasalahannya ada di ekspor, impor, investasi, pembayaran utang dan remittance dari luar negeri," sambungnya.

Atas dasar itu, Burhanuddin menegaskan masalah rupiah yang terus alami depresiasi tidak hanya tanggung jawab BI saja, tetapi juga pemerintah.

"Pemerintah ya harus amankan maslah transaksi perdagangan dan berjalan. BI memang menstabilkan dia melakukan intervensi agar rupiah tak melonjak tajam naik atau turun, tapi itu tanggung jawab bersama," demikian Burhanuddin. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya