. Jika dalam waktu dekat ini anggaran untuk Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) masih belum jelas, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bisa mengeluarkan rekomendasi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak.
Begitu dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda ketika dijumpai di ruang kerjanya, Sabtu (30/5).
Menurut Dodi, rekomendasi tersebut kemungkinan besar bisa dikeluarkan jika pada tanggal 3 Juni 2015 masih belum ada kejelasan terkait anggaran Panwaslu. Pihaknya sudah mengajukan anggaran Panwaslu kepada pemerintah sekitar Rp 14 miliar. Namun sampai saat ini belum ada kabar terbaru tentang berapa yang akan direalisasikannya.
"Untuk dana cadangan yang Rp 2 miliar juga belum dicairkan, karena belum ada penandatanganan hibah,†terangnya.
Dijelaskan Dadi, meski belum pasti jumlah yang diajukan sama dengan realisasinya, Panwas tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting program-program Panwas bisa terdanai dengan tepat waktu. Sehingga pengawasan bisa tetap maksimal untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya Yusef Yustisiawandana mengatakan sudah menerima ajuan anggaran Pilkada dari Panwas sebesar Rp 14,5 miliar.
Namun, pihaknya melakukan rasionalisasi anggaran dan jatuh pada angka Rp 8,7 miliar.
"Masih banyak anggaran untuk Pilkada yang belum tertutupi. Seperti sisa untuk KPU, keamanan dan panwaslu. Jika ditotalkan seluruhnya masih kekurangan anggaran sekitar Rp 50 miliar lagi," kata Yusef.
[sam]
