Presiden Joko Widodo menyambut baik masukan dari organisasi massa Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) terkait pembentukan Satgas Agraria serta sejumlah persoalan pengelolaan lahan tambang Kontrak Karya (KK) oleh PT. Vale Indonesia di Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan yang digelar di kamar 302 Hotel Mercure, Palu, Jumat malam (29/5), Sekjen DPP Pospera, Aim Labungasa, menyampaikan masalah PT Vale Indonesia yang menguasai puluhan ribu hektar lahan sejak KK ditandatangani atau sudah sekitar 40 tahun, di Kabupaten Morowali. Masalahnya, hingga saat ini lahan tidak dikelola.
Masyarakat Morowali juga tidak bisa mengelolah lahan-lahan tersebut karena tersandera oleh kontrak karya PT Vale Indonesia,†ujar Aim Labungasa, seperti terungkap dalam rilis yang dikirim Pospera ke redaksi (Sabtu, 30/5).
Aim menambahkan bahwa tindakan sepihak PT. Vale Indonesia tersebut merugika masyarakat juga merugikan bagi negara. Seharusnya, pengelolaan lahan tersebut bisa dialihkan dan menjadi sumber pendapatan negara. Masyarakat lingkar tambang di Morowali khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya, juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang terjadi di sana.
Presiden Jokowi dikabarkan geram mendengar berita itu dan meminta Pospera segera mengantar dokumen lengkap terkait keberadaan Vale Indonesia di Morowali sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Presiden juga menunggu data dan dokumen terkait masalah itu di Jakarta.
Di samping itu, Pospera kembali mengingatkan Jokowi terkait rencana pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah digagas dan dibahas bersama antara Pospera dan presiden dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Istana Negara.
Aktivis Pospera Sulteng, Yahdi Basmah, menyarankan Satgas Agraria tidak melekat di kementerian tetapi lembaga otonom yang berada di bawah langsung presiden. Kalau hanya melekat di kementerian, Satgas ditakutkan kurang responsif.
Yahdi, yang juga Presidium Nasional Pena 98 Sulteng, menambahkan, ide awal Satgas Agraria yang digagas aktivis berangkat dari maraknya konflik agraria di Tanah Air yang telah merenggut banyak korban.
Pertemuan presiden dengan mantan relawannya saat Pilpres 2014 ini berlangsung selama sekitar 40 menit di kamar 302 Hotel Mercure Palu. Kamar 302 merupakan kamar tidur yang disulap menjadi ruang pertemuan presiden.
Adapun 13 orang perwakilan Pospera yang diterima presiden, yakni Aim K Labungasa (Sekjen DPP Pospera), Aim Ngadim (Sekum DPD Pospera Sulteng), Yahdi Basma, Hengki Idrus, Edison, Yasin, Imam, Edy, Haeruddin, Tezart, dan tiga orang aktivis perempuan Pospera.
[ald]
